Anggaran Seragam untuk MBR Bukan Kena Refocusing, tapi Perlu Validasi Data

Herlina Harsono Njoto Anggota Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, anggaran untuk pengadaan seragam untuk siswa dari keluarga masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bukannya tidak ada.

Beberapa waktu lalu, Armuji Wakil Wali Kota Surabaya cukup berang setelah dapat laporan soal pungutan biaya seragam bagi siswa MBR. Namun, dia mengatakan, anggarannya kena refocusing untuk penanganan Covid-19.

“Sebenarnya, menurut pengakuan dinas pendidikan, bukan tergeser kena refocusing, tapi ada proses validasi (data) MBR. Karena data MBR sejak 2020 itu bergerak. Banyak warga terdampak ekonomi,” ujarnya ketika mengudara di Radio Suara Surabaya, Sabtu (1/19/2021) malam.

Herlina mengakui, memang MBR akan diberi seragam oleh Pemkot Surabaya. Tapi proses validasi itu juga diperlukan supaya tepat sasaran. Kemudian, setelah validasi itu, pemberian seragam harus secara serentak.

“Karena kalau tidak tervalidasi secara keseluruhan, kalau pemberian seragam secara bertahap (tidak serentak), ini akan menjadi polemik juga di masyarakat. Kenapa ada MBR yang belum dapat?” Katanya.

Sebelumnya, Herlina mengatakan, Komisi D DPRD Surabaya bersama Pemkot Surabaya telah merapatkan soal polemik seragam ini beberapa waktu lalu. Salah satu hasil yang disepakati adalah pembuatan aplikasi penjualan seragam secara daring.

Menurut Herlina, aplikasi daring yang juga akan memberdayakan UMKM lokal dalam hal pembuatan seragam sekolah, ini menjadi penting untuk meminimalisir terjadinya polemik tentang seragam sekolah di kemudian hari.

Dengan aplikasi penjualan daring itu Herlina berharap seluruh siswa terfasilitasi secara transparan, dan sekolah tidak perlu lagi repot menyediakan seragam. Karena menurutnya, tugas utama sekolah adalah memberikan pendidikan.(den/iss)