Tiga Desa di Sidoarjo Masih Tertinggal

Mohammad Yasin Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jatim menyebutkan, masih ada empat desa tertinggal di Jawa Timur.

Dia mengeklaim, Pemprov Jatim terus melakukan upaya percepatan pengentasan desa tertinggal yang masih tersisa sehingga tidak ada lagi desa tertinggal di Jatim.

Saat ini, kata dia, dari 344 desa tertinggal dan empat sangat tertinggal, yang tersisa hanya empat desa yang masih berstatus tertinggal dan perlu penanganan.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) 2020, dari empat desa tertinggal itu tiga di antaranya berada di Kabupaten Sidoarjo dan satu lainnya di Kabupaten Probolinggo.

Adapun tiga desa tergolong tertinggal di Sidoarjo antara lain Desa Renokenongo, Porong; Desa Besuki, Jabon, dan Desa Kedung Bendo, Tanggulangin.

Ketiganya, menurut Yasin, sudah tidak mungkin dientaskan dari status tertinggal karena terdampak Lumpur Lapindo.

“Tiga desa itu memang sudah tidak bisa karena hilang akibat lumpur Sidoarjo, sehingga akan kami tata, digabung dengan desa lain,” kata Yasin, Selasa (29/12/2020).

Dinas PMD Jatim sudah menyampaikan usulan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggabung tiga desa di Sidoarjo itu dengan desa terdekat.

“Kami targetkan, 2021 masalah ini sudah tuntas. Kemudian bisa segera ditetapkan dengan peraturan Kabupaten Sidoarjo,” ujarnya.

Adapun satu desa tertinggal di Kabupaten Probolinggo, yakni Desa Tambak Ukir, Kecamatan Kotaanyar. Dinas PMD Jatim akan melakukan penanganan.

Mohammad Yasin Kepala Dinas PMD Jatim menargetkan, pada 2021 mendatang, desa tersebut sudah akan terlepas dari status tertinggal.

“Kami sedang melakukan penanganan khusus agar infrastruktur di sana bisa tertangani dengan baik,” kata dia.

Yasin sudah mengumpulkan perangkat desa terkait. Dari kepala desa, pendamping desa, juga pendamping lokal dan tokoh masyarakat setempat membahas pengentasan itu.

Sejumlah variabel IDM yang masih rendah di desa itu akan digenjot. Ada tiga indikator. Antara lain indeks ketahanan ekonomi, ketahanan ekologi, dan ketahanan sosial.

“Nah, yang rendah di apa? Nanti dalam penyusunan APBD desa, dana desa yang masuk bisa dialokasikan untuk membiayai indikator yang rendah itu,” ujarnya.

Dia memastikan, APBD Provinsi Jatim dan APBD Kabupaten setempat akan mendukung penuh percepatan pengentasan status desa tertinggal.(den/dfn/ipg)