Temui Duta Besar Saudi Arabia, Pimpinan Komisi VIII DPR Minta Kepastian Soal Haji

Pimpinan Komisi VIII DPR RI melakukan pertemuan terbatas dengan Essam bin Abed al-Thaqafi Dubes Arab Saudi untuk Indonesia, Selasa (10/3/2020).

Pertemuan dihadiri oleh Ihsan Yunus dan Marwan Dasoppang Wakil Ketua Komisi VIII. Pertemuan tersebut membahas isu terkini yakni terminasi layanan Umrah dikarenakan epidemi corona virus.

Essam bin Abed al-Thaqafi menyampaikan pada Pimpinan Komisi VIII DPR, Pemerintah Saudi Arabia sudah melakukan upaya maksimal untuk menangani wabah virus Corona.

“Kami menyiapkan rumah sakit khusus, menseleksi akses masuk ke Masjidil Haram, membatasi umrah untuk warga lokal Arab, dan lain-lain. Sangat menyedihkan memang, tapi ini harus kami lakukan” ujar Dubes Saudi Arabia kepada Pimpinan Komisi VIII.

Ihsan Yunus kemudian menyatakan apresiasinya atas upaya yang telah dilakukan pemerintah Saudi Arabia.

“Kami mengapresiasi pertemuan ini. Namun kami sebagai corong suara dari masyarakat, dari umat Islam di Indonesia, sangat prihatin dengan kondisi ini. Kami sangat menghargai ikhtiar Pemerintah Saudi, sebagaimana kami juga mendorong penanganan cepat Pemerintah kami tentang corona,” ujar Ihsan Yunus.

“Tapi kami minta kejelasan terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Dampak Corona terhadap jamaah umrah kami kan sangat besar. Bukan hanya ekonomi saja, namun juga psikologis jamaah kami yang sangat terasa,” kata Ihsan.

Dia juga menyebut bahwa kepastian haji sangat menentukan kehidupan jutaan umat di Indonesia.

“Penyelenggaraan Haji ini kan momen yang sangat penting. Kebijakan Saudi kami apresiasi. Namun kami sangat berharap jangan terkatung-katung keputusannya. Ada jutaan umat yang mengantri, dan dalam prosesnya penyelenggaraan haji juga melibatkan ribuan orang yang secara berantai menghasilkan rantai ekonomi dan sosial yang sangat kuat,” imbuhnya.

Untuk itu, Ihsan mengatakan kalau Komisi VIII DPR meminta Pemerintah Saudi Arabia untuk segera memberikan kepastian terkait penyelenggaraan haji tahun ini. Agar kami bisa mengambil keputusan dan mengkalkulasi kemungkinan terburuk.

“Jangan sampai yang jadi korban adalah umat yang sudah lama menabung mendaftar urus ini itu,” tegasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menyampaikan, Komisi VIII intens membahas penyelenggaraan haji dengan Pemerintah kepada Dubes Saudi Arabia.

“Kami sudah rapat dengan Menteri Agama soal biaya ibadah haji (bagi calon jamaah). Kami juga kebut rapat terkait teknis penyelenggaraan hajinya, seperti penerbangan, penginapan, layanan catering, hingga layanan kesehatan. Maka dari itu urgensi keputusan dari Pemerintah Saudi sangat penting kami tunggu,” pungkas Ihsan. (faz/bas/ipg)