PSBB Kurang Efektif Menekan Penyebaran Covid-19, Gus Hans Usulkan Konsep PSBP

Zahrul Azhar Asumta Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mengusulkan konsep Pembatasan Sosial Berbasis Protokol (PSBP).

Konsep itu merupakan hasil evaluasi dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sudah diterapkan di sejumlah wilayah Indonesia. Pria yang akrab disapa Gus Hans menilai, PSBB belum berhasil menekan penyebaran Covid-19.

Dia menjelaskan, PSBB yang ditetapkan pemerintah cuma 14 hari. Sedangkan orang yang terjangkit Virus Corona bisa menyimpan patogen penyebab penyakit di saluran pernafasan selama 37 hari. Sehingga, orang yang terjangkit bisa menularkan Virus Corona selamanya sekitar lima pekan.

“Kalau PSBB niatnya untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, mestinya dilakukan selama 51 hari. Masalahnya, apakah masyarakat dan pemerintah kuat menerima konsekuensinya, terutama terkait pemenuhan hajat hidup masyarakat? Kalau PSBB belum maksimal, maka perlu ada evaluasi dalam pelaksanaannya. Saya menawarkan konsep PSBP,” ujarnya kepada suarasurabaya.net, Sabtu (9/5/2020).

PSBP, menurutnya tidak harus menutup akses dan menghalangi aktivitas ekonomi, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Dengan begitu, perekonomian masyarakat tidak sampai lumpuh.

“Penerapan PSBP tentu saja memerlukan keterlibatan semua pihak, bukan cuma gugus tugas saja. Semua elemen masyarakat harus dilibatkan,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Gus Hans menyebut konsep PSBP sejalan dengan imbauan Joko Widodo Presiden yang mengajak masyarakat sementara waktu hidup damai dengan Covid-19, sampai ada vaksin khusus Virus Corona.

Bakal calon Wali Kota Surabaya itu menilai, ide berdamai dengan wabah penyakit sedikit mengarah kepada konsep herd immunity, tetapi tidak sampai membiarkan tingkat kematian yang tinggi.

“Konsep herd immunity (kekebalan kelompok/kawanan), adalah suatu bentuk perlindungan tidak langsung dari penyakit menular yang terjadi ketika sebagian besar populasi menjadi kebal terhadap infeksi, baik melalui infeksi sebelumnya atau vaksinasi, sehingga individu yang tidak kebal ikut terlindung.
Konsep itu bisa dijalankan walau tanpa ada vaksinasi. Tapi, memang risiko kematian akan sangat tinggi kalau akses kesehatan dan perbandingan jumlah tenaga kesehatan tidak seimbang dengan jumlah penduduk,” tegasnya.

Dari sisi data, Gus Hans menilai basis data penyebaran Covid-19 di Tanah Ait tidak valid kalau menggunakan standar data epidemologi.

“Data riwayat pasien itu sudah ada, tinggal dipegang oleh siapa dan diolah oleh siapa supaya bisa menjadi satuan data yang saling melengkapi,” katanya.

Mantan Juru Bicara Tim Kampanye Khofifah-Emil pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur itu menyebut, selama pemerintah lintas sektoral dan tingkatan masih jalan sendiri-sendiri, tidak akan ada data yang komprehensif. (rid/ang/iss)