Presiden Ungkap Sejumlah Kendala Pembangunan Lumbung Pangan Nasional

Joko Widodo Presiden mengungkapkan, sejumlah persoalan yang masih menghambat proses pembangunan Lumbung Pangan Nasional (food estate), di beberapa wilayah Indonesia.

Maka dari itu, Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera mengatasi berbagai kendala di lapangan, supaya program tersebut bisa segera terlaksana.

Kendala pertama, terkait kepemilikan lahan. Kemudian, belum adanya perencanaan (master plan) dari program lumbung pangan nasional.

Berbagai persoalan tersebut disampaikan Jokowi Presiden dalam forum rapat kabinet, siang hari ini, Rabu (23/9/2020), di Istana Kepresidenan, Jakarta.

“Masih terdapat beberapa masalah yang perlu segera diselesaikan yaitu yang berkaitan dengan kepemilikan lahan di area food estate. Saya minta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN) untuk menyelesaikan persoalan lahan di area food estate. Masalah ini harus segera diselesaikan karena berkaitan dengan area yang luas,” ujarnya.

Persoalan berikutnya adalah belum tersedianya infrastruktur pendukung berupa akses jalan menuju lokasi, dan masalah pembiayaan terkait model bisnis food estate.

Sekadar informasi, pemerintah akan membangun lumbung pangan nasional di dua provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara.

Di Kalimantan Tengah, food estate akan dibangun di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kapuas. Nantinya, lahan seluas 148 ribu hektare akan dimanfaatkan untuk menanam padi dan irigasi.

Sedangkan area non irigasi seluas 622 ribu hektare, akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan peternakan.

Lalu, food estate di Sumatra Utara akan dibangun di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kalau pembangunan lumbung pangan di dua provinsi itu selesai, pemerintah akan melanjutkan pembangunan di Papua, Sumatera Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Program food estate adalah konsep pemerintahan Jokowi periode kedua untuk mewujudkan ketahanan pangan melalui integrasi pertanian, perkebunan, dan peternakan.

Lumbung Pangan Nasional masuk dalam Program Strategis Nasional tahun 2020-2024. (rid/ang)