Joko Widodo Presiden mengatakan, sosialisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemerintah dalam upaya menekan penyebaran pandemi Covid-19.
Dengan komunikasi yang baik, Jokowi berharap tidak ada lagi kasus pengambilan paksa jenazah pasien Covid-19, dan warga yang menolak menjalani tes polymerase chain reaction (PCR).
Ke depan, Presiden meminta Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, budayawan, sosiolog dan antropolog dalam proses sosialisasi.
Arahan itu disampaikan Jokowi Presiden dalam rapat kabinet membahas perkembangan penanganan Covid-19, Senin (29/6/2020), di Istana Kepresidenan Jakarta.
“Tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus kita libatkan secara besar-besaran. Sehingga jangan sampai terjadi lagi merebut jenazah yang jelas-jelas covid oleh keluarga. Itu saya kira sebuah hal yang harus kita jaga tidak terjadi lagi setelah ini,” ujarnya.
Sementara itu, Doni Monardo Ketua Gugus Tugas Covid-19 menjelaskan, pendekatan yang berbasis kearifan lokal bisa menjadi ujung tombak sosialisasi.
Dia berharap, para pimpinan daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat paling rendah (kepala desa) mengunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
“Istilah-istilah asing harus bisa diterjemahkan menjadi bahasa yang dapat dipahami masyarakat termasuk penggunaan bahasa daerah seperti halnya droplet, sosial distancing, physical distancing, new normal. Berbagai istilah asing itu diharapkan bisa diterjemahkan oleh pimpinan di daerah supaya masyarakat bisa paham,” katanya.(rid/iss/ipg)