Presiden: Sekarang Momentum Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan dan Pemberantasan Korupsi

Joko Widodo Presiden berharap krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi Covid-19, jadi momentum pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.

Sektor yang menjadi prioritas, kata Presiden, adalah tata kelola pemerintahan yang baik, cepat, produktif serta efisien, sekaligus akuntabel dan bebas korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi secara virtual siang hari ini, Rabu (26/8/2020) dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, dalam forum Aksi Nasional Pencegahan Korupsi 2020.

“Krisis kesehatan dan krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19 merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang cepat, yang produktif yang efisien dan di saat yang sama juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi,” ujarnya.

Menurut Presiden, upaya pencegahan harus dilakukan secara masif, serta perlu ada aksi penindakan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

“Upaya pencegahan korupsi harus kita lakukan secara besar-besaran, dan tentu saja melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Presiden menyadari mewujudkan tata kelola pemerintahan yang ideal bukan perkara gampang. Tapi, dia optimistis dengan langkah konkret dan konsisten, tantangan itu bisa diatasi.

“Memang tidak mudah, tetapi itu adalah tantangan yang harus kita pecahkan. Kita harus merumuskan dan melakukan langkah-langkah yang konkret, yang konsisten dari waktu ke waktu,” katanya.

Pada kesempatan itu, Jokowi kembali menyampaikan pentingnya membenahi regulasi nasional untuk memberikan kepastian hukum, tidak ada yang aturan yang tumpang tindih, dan memangkas prosedur yang berbelit-belit.

Salah satu terobosan yang dilakukan pemerintah terkait penyederhanaan regulasi adalah menerbitkan omnibus law.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, pemerintah akan terus melakukan sinkronisasi regulasi secara berkelanjutan.

Jokowi juga membuka pintu buat kepala daerah dan masyarakat yang ingin menyampaikan masukan, kalau menemukan adanya regulasi yang tidak sinkron.(rid/dfn/ipg)