Presiden: Satu Peta Nasional, jadi Solusi Tumpang Tindih Penggunaan Lahan

Pembangunan infrastruktur dan perencanaan pembangunan erat kaitannya dengan pemanfaatan ruang dan penggunaan lahan.

Supaya ada satu referensi geospasial dengan satu standar dan satu basis data, pemerintah terus berupaya melakukan percepatan kebijakan satu peta sejak tahun 2016.

Berdasarkan laporan yang diterima Joko Widodo Presiden, tim percepatan kebijakan satu peta hampir merampungkan kompilasi sejumlah peta tematik yang sudah ditetapkan.

“Saya telah menerima laporan bahwa tim percepatan kebijakan satu peta ini telah berhasil mengompilasi 84 peta tematik dari target 85 peta tematik. Tinggal satu peta tematik terkait peta batas administrasi, desa, atau kelurahan yang kita targetkan selesai di Desember 2020,” ujar Presiden Untuk itu, dalam rapat terbatas menindaklanjuti Kebijakan Satu Peta, Kamis (6/2/2020), di Kantor Presiden, Jakarta.

Menurut Jokowi, rampungnya satu peta nasional akan memberikan kemudahan atas permasalahan tumpang tindih informasi-informasi geospasial yang ada di berbagai daerah.

Satu peta itu juga bisa menjadi solusi berbagai tantangan dan hambatan selama proses pembangunan yang menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan.

“Setelah kompilasi peta tematik selesai kita akan bisa lebih fokus mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah tumpang tindih antarinformasi geospasial tematik yang terjadi di berbagai daerah,” tutur Presiden.

Sambil menunggu penyelesaian percepatan kebijakan satu peta, Presiden memberikan sejumlah arahan untuk ditindaklanjuti tim terkait serta jajaran kementerian dan lembaga.

“Pertama, saya minta informasi geospasial yang telah dihasilkan dari kebijakan satu peta ini bisa diakses dalam satu geoportal sehingga masing-masing kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dapat memperoleh satu sumber data spasial, satu standar, satu referensi, satu basis data, dan satu geoportal,” katanya.

Selain itu, Kepala Negara meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah segera memanfaatkan satu data spasial ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan.

Dengan mengacu pada satu data yang sama, diharapkan kebijakan dan perencanaan satu dengan lainnya bisa sinkron.

“Dengan adanya satu peta yang termuat dalam satu geoportal tidak boleh lagi terjadi perbedaan basis data dalam penyusunan kebijakan, perencanaan tata ruang, serta penyelesaian berbagai masalah yang terkait dengan spasial di negara kita,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Presiden berharap seluruh pihak bekerja sama menyelesaikan persoalan tumpang tindih pemanfaatan lahan.

Berdasarkan hasil identifikasi, ada sekitar 77,3 juta hektare lahan atau 46 persen luas wilayah Indonesia yang masih mengalami tumpang tindih.

“Tumpang tindih itu telah menimbulkan sengketa lahan dan tidak memberikan kepastian hukum dalam bidang usaha di Indonesia. Karena itu, saya minta segera diselesaikan. Gunakan peta indikatif tumpang tindih informasi geospasial tematik sebagai peta kerja untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih pemanfaatan lahan,” pungkasnya.(rid/rst)