Presiden: Pemerintah Siapkan Skema Besar untuk Membantu Petani dan Nelayan

Joko Widodo Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan skema program khusus untuk membantu meringankan beban petani dan nelayan di tengah pandemi Covid-19.

Menurutnya, ada empat skema yang akan diimplementasikan di seluruh wilayah Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet virtual membahas Insentif bagi Petani dan Nelayan dalam Rangka Menjaga Ketersediaan Bahan Pokok, Kamis (28/5/2020), dari Istana Merdeka, Jakarta.

“Ada beberapa skema program besar untuk membantu para petani dan nelayan di masa pandemi ini. Insentif yang pertama, melalui program jaring pengaman sosial. Sebanyak 2,7 juta petani dan buruh tani miskin, serta 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam program bantuan sosial yang diadakan pemerintah,” ujarnya.

Program bantuan sosial pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, BLT Desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik.

Presiden menjelaskan, tujuan utama skema program itu adalah meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga, dan keluarga kurang mampu, termasuk petani dan nelayan miskin.

Insentif yang kedua, pemerintah punya program subsidi bunga kredit yang juga sudah diputuskan dan sudah berjalan.

Untuk merelaksasi pembayaran angsuran dan pemberian subsidi bunga kredit yang disalurkan lewat KUR, Mekaar, Umi, Pegadaian, dan lewat perusahaan pembiayaan lainnya, pemerintah menyiapkan Rp34 triliun.

Selain itu, sambung Jokowi, ada penundaan angsuran dan subsidi untuk para penerima bantuan modal yang dilakukan beberapa kementerian seperti LPM UKP, CPCL, dari KKP, Kementerian Pertanian, dan kementerian lainnya.

Insentif ketiga, pemerintah memberikan stimulus untuk modal kerja yang penting untuk usaha bidang pertanian, kelautan, dan perikanan.

Untuk petani dan nelayan yang bisa mengakses perbankan (bankable), penyalurannya bisa melalui perluasan program KUR. Sedangkan yang tidak bankable penyalurannya bisa lewat Umi, Mekaar, dan skema lain melalui kementerian.

Kemudian, insentif keempat yang diberikan pemerintah melalui instrumen kebijakan nonfiskal.

“Melalui kebijakan kelancaran supply chain, kita semua berharap usaha pertanian dan perikanan lebih baik denhan ketersediaan bibit, pupuk alat-alat produksi saya kira sudah kami berikan beberapa tahun yang lalu,” ucap Jokowi.

Supaya berbagai skema program itu bisa menjangkau petani dan nelayan yang membutuhkan, Presiden meminta prosedur dan aksesnya dibuat sederhana, tidak berbelit-belit. (rid/ang/ipg)