Presiden Paparkan Sejumlah Rencana yang Jadi Prioritas Tahun 2021

Dalam RAPBN tahun 2021 defisit anggaran direncanakan sekitar 5,5 persen dari dari Produk Domestik Bruti (PDB) atau sekitar Rp971,2 triliun.

“Defisit itu lebih rendah dibandingkan defisit anggaran di tahun 2020 sekitar 6,34 persen dari PDB atau sekitar Rp1.039,2 triliun,” kata Joko Widodo Presiden saat menyampaikan Pidato Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2021, Jumat (14/8/2020).

Jokowi kemudian menjelaskan sejumlah rencana penggunaan anggaran.

Sektor kesehatan direncanakan mendapat anggaran senilai Rp169,7 triliun atau setara 6,2 persen APBN.

“Anggaran itu akan diarahkan terutama untuk peningkatan dan pemerataan dari sisi suplai, serta dukungan untuk pengadaan vaksin, meningkatkan nutrisi ibu hamil dan menyusui, balita, penanganan penyakit menular, serta akselerasi penurunan stunting,” sebutnya.

Kemudian, untuk perbaikan efektivitas dan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional, serta penguatan pencegahan, deteksi, dan respons penyakit, serta sistem kesehatan terintegrasi.

Sementara itu, anggaran pendidikan tahun 2021 sebanyak Rp549,5 triliun atau 20 persen dari APBN.

“Anggaran itu akan difokuskan untuk meningkatkan kualitas SDM, kemampuan adaptasi teknologi, peningkatan produktivitas melalui pengetahuan ekonomi di era industri 4.0,” paparnya.

Pemerintah, lanjut Presiden, juga akan melakukan reformasi pendidikan melalui transformasi kepemimpinan kepala sekolah, transformasi pendidikan dan pelatihan guru, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa, standar penilaian global, serta kemitraan daerah dan masyarakat sipil.

Selain itu, akan ada kebijakan lainnya di bidang pendidikan, melalui penguatan program vokasi dan kartu prakerja, penguatan penyelenggaraan PAUD, peningkatan efektivitas penyaluran bantuan pendidikan (BOS, PIP, dan LPDP), percepatan peningkatan kualitas sarpras pendidikan terutama untuk daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), serta penajaman KIP Kuliah dan pendanaan pendidikan tinggi.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut pembangunan Teknologi Komunikasi dan Informasi (ICT) di tahun 2021 dianggarkan sebanyak Rp30,5 triliun (termasuk melalui TKDD).

Nantinya, anggaran itu difokuskan antara lain untuk mengakselerasi transformasi digital untuk penyelenggaraan pemerintahan, mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan cepat, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan.

Lalu, untuk mengonsolidasi dan mengoptimasi infrastruktur dan layanan bersama, serta mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas pembangunan dan mendorong kesetaraan dengan tambahan akses internet pada sekitar 4.000 desa dan kelurahan di daerah 3T.

Di sektor pembangunan infrastruktur, tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp414 triliun yang utamanya untuk pemulihan ekonomi, penyediaan layanan dasar, serta peningkatan konektivitas.

“Pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa ketersediaan dan berfungsinya infrastruktur digital menjadi sangat penting dan strategis. Dengan demikian, belanja infrastruktur diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan mendorong efisiensi logistik dan konektivitas,” katanya.

Infrastruktur padat karya yang mendukung kawasan industri dan pariwisata serta pembangunan sarana kesehatan masyarakat dan penyediaan kebutuhan dasar, seperti air, sanitasi, dan permukiman, juga masuk dalam daftar prioritas.

Untuk ketahanan pangan, pemerintah menganggarkan sekitar Rp104,2 triliun yang diarahkan untuk mendorong produksi komoditas pangan dengan membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi.

Kemudian, untuk revitalisasi sistem pangan nasional dengan memperkuat korporasi petani dan nelayan, distribusi
pangan, serta pengembangan kawasan pangan berskala luas (food estate) untuk meningkatkan produktivitas pangan.

Jokowi menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan dengan menargetkan Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 102-104 di tahun 2021.

Untuk dukungan perlindungan sosial di tahun 2021, pemerintah menganggarkan Rp419,3 triliun yang diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap.

Langkah perlindungan sosial dilakukan melalui bantuan pada masyarakat melalui program keluarga harapan, kartu
sembako, bansos tunai, dan kartu pra kerja, mendorong program reformasi perlindungan sosial yang komprehensif berbasis siklus hidup dan antisipasi aging population, penyempurnaan data terpadu DTKS dan perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

“Reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap ini sangat penting dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024,” ungkapnya.

Sementara, untuk pembangunan pariwisata tahun 2021 dianggarkan sekitar Rp14,4 triliun yang diarahkan untuk mendorong pemulihan ekonomi di sektor pariwisata.

Kebijakan dilakukan melalui pemulihan pariwisata, dengan pengembangan destinasi pada 5 fokus kawasan, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang.

Pengembangan aspek 3A: atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta peningkatan pada 2P: promosi dan partisipasi pelaku usaha swasta juga mesuk program, selain pendekatan storynomics tourism yang mengedepankan narasi, konten kreatif, living culture, dan kekuatan budaya, serta pemanfaatan skema KPBU dalam membangun pusat-pusat hiburan, seperti theme park yang akan menyerap banyak wisatawan.

“Berbagai kebijakan belanja negara secara keseluruhan diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2021, yakni tingkat pengangguran 7,7-9,1 persen, tingkat kemiskinan di kisaran 9,2-9,7 persen, dengan menekankan pada penurunan kelompok kemiskinan ekstrem, tingkat ketimpangan di kisaran 0,377-0,379, serta indeks pembangunan kualitas manusia (IPM) di kisaran 72,78-72,95. (rid/iss/ipg)