Presiden Minta Pembangunan Tol Trans-Sumatera dan Cisumdawu Dipercepat

Joko Widodo Presiden mengungkapkan, Jalan Tol Trans-Sumatera dan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) punya peran strategis, terutama dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Maka dari itu, hari ini, Selasa (7/7/2020), Presiden menggelar rapat khusus membahas percepatan pengerjaan dua proyek yang masuk proyek strategis nasional tersebut.

“Rapat terbatas pada pagi hari ini kita akan lihat mengenai percepatan pembangunan proyek strategis nasional jalan tol, utamanya di Trans-Sumatera dan yang kedua di Cisumdawu. Ini dalam rangka memberikan daya ungkit percepatan pemulihan ekonomi nasional kita,” kata Presiden, di Istana Merdeka, Jakarta.

Sekadar diketahui, Jalan Tol Trans-Sumatera memiliki panjang kurang lebih 2.765 kilometer. Presiden berharap kehadiran jalan tol tersebut bisa mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di Pulau Sumatera.

“Sehingga di sana akan ada efisiensi waktu tempuh dan juga bisa meningkatkan multiplier effect 2 sampai 3 kali lipat terhadap PDB (produk domestik bruto),” imbuhnya.

Terkait Jalan Tol Trans-Sumatera, Kepala Negara menyebut kebutuhan untuk investasinya sebanyak Rp476 triliun.

Dari total investasi itu, lanjutnya, masih ada kebutuhan tambahan pendanaan sebanyak Rp386,76 triliun untuk menyelesaikan keseluruhan ruas backbone sampai 2024.

Secara khusus, Presiden meminta kelayakan finansialnya dikalkulasi, berikut opsi-opsi untuk tambahan ekuitas dalam melanjutkan proyek tersebut.

“Saya minta ada terobosan sumber-sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi beban ekuitas dari PMN (penyertaan modal negara) dan juga tidak tergantung dari APBN. Ini saya kira yang perlu digarisbawahi,” jelasnya.

Sementara itu, terkait pembangunan jalan tol Cisumdawu, Presiden meminta agar hambatan-hambatan di lapangan segera diselesaikan.

Beberapa hal yang masih terkendala antara lain proses pembebasan lahan dan pengembalian dana talangan tanah yang juga terhambat karena urusan administrasi.

“Coba nanti saya ingin mendengar masalah ini agar segera diselesaikan terutama Kementerian ATR/BPN. Kemudian juga masih belum lengkapnya peraturan teknis pelaksana, baik di Kementerian ATR/BPN mau pun di Kementerian Keuangan. Ini saya minta segera diselesaikan, dirampungkan semuanya, kita butuh percepatan karena ini akan menyangkut juga Bandara Kertajati,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut masih banyak kendala-kendala aturan teknis dan prosedur administrasi yang terus berulang-ulang kita alami dan tidak ada penyelesaian secara permanen.

“Penyelesaiannya selalu kasus per kasus, tidak kita buat regulasi yang sederhana, yang ringkas, yang cepat. Saya kira sebetulnya solusinya itu,” pungkasnya.(rid/ipg)