Presiden Instruksikan Pencegahan Karhutla Jelang Puncak Kemarau

Joko Widodo Presiden kembali menegaskan pentingnya upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) untuk terus dilakukan. Pencegahan sudah harus berjalan dan dikoordinasikan dengan baik menjelang puncak kemarau.

Arahan itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas membahas antisipasi kebakaran hutan dan lahan pada Selasa (23/6/2020) siang, di Istana Merdeka, Jakarta.

“Di tengah kesibukan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19, jangan lupa ada sebuah pekerjaan besar mengantisipasi kebakaran lahan dan hutan,” ujarnya.

Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Presiden menyebut, sebagian besar wilayah akan mengalami puncak kemarau pada bulan Agustus mendatang.

Dari data itu, sebanyak 17 persen wilayah diprediksi memasuki musim kemarau pada bulan April, 38 persen di bulan Mei, dan 27 persen di bulan Juni.

“Saya ingatkan kembali, yang pertama, mengenai manajemen lapangan harus terkonsolidasi dan terkoordinasi dengan baik. Area-area yang rawan hotspot dan update informasi sangat penting. Manfaatkan teknologi untuk peningkatan monitoring dan pengawasan dengan sistem dasbor,” tuturnya.

Sebelumnya, pada kunjungan kerja ke Provinsi Riau, tanggal 20 Februari 2020, Jokowi melihat langsung sistem dasbor mampu menggambarkan situasi karhutla di wilayah tersebut secara terperinci.

Sistem tersebut menggunakan empat teknologi satelit sebagai alat pengindera untuk mendeteksi titik api, yaitu NOAA, Aqua, Terra, dan satelit dari Lapan.

Presiden berpendapat, kalau sistem dasbor juga diterapkan untuk memantau wilayah-wilayah rentan terjadinya karhutla, maka penanganan akan jauh lebih mudah dan efektif.

“Saya sudah melihat langsung dasbor itu bisa menggambarkan situasi di lapangan secara rinci dan detail. Saya kira kalau seluruh wilayah yang rawan kebakaran ini bisa dibuat seperti itu saya kira pengawasan akan lebih mudah,” kata Presiden.

Selain memanfaatkan teknologi, pengendalian karhutla juga dapat memanfaatkan infrastruktur pengawasan yang sudah ada hingga ke tingkat bawah wilayah seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang dapat bergerak dan berkoordinasi dengan pemerintah setempat untuk segera memadamkan titik api yang terdeteksi dan belum membesar.

“Jangan sampai api membesar baru kita padamkan. Kemarin sudah saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota, pangdam, danrem, dandim, kapolda, dan kapolres untuk cepat tanggap mengenai ini,” tegasnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga mengatakan sebagian besar terjadinya karhutla akibat ulah manusia baik yang disengaja mau pun karena kelalaian. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindakan tersebut harus diterapkan secara tegas dan tanpa kompromi sebagai bagian dari upaya penanganan karhutla di Indonesia.

Terkait pencegahan kebakaran di lahan gambut, Presiden menginstruksikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta Badan Restorasi Gambut untuk siaga menjaga tinggi muka air pada lahan gambut untuk mencegah terjadinya kekeringan dan kebakaran lahan. (rid/bas/ipg)