PHK di Tengah Pandemi, DPRD Jatim: OPD Harus Bekerja Lintas Sektor

Hikmah Bafaqih Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim menyampaikan data angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat Pandemi Covid-19 di Jawa Timur, Sabtu (17/10/2020). Berdasarkan data yang dia dapat, jumlahnya mencapai 27 ribu.

“Saat ini sudah ada 27 ribu angka pengangguran terbuka baru muncul di tengah pandemi Covid-19 ini. Baik yang di-PHK secara formal maupun harus dirumahkan tanpa ada kejelasan nasibnya,” ujar Hikmah di DPRD Jatim.

Badan Pusat Statistik mencatat, sejak Maret lalu sampai 13 Juni 2020 jumlah tenaga kerja yang di-PHK dan dirumahkan mencapai 50.379 orang. Angka itu masih mungkin bertambah dengan potensi pengangguran dari lulusan SMA/SMK.

Politikus PKB itu berharap, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jatim bekerja simultan mengedepankan program yang berkaitan langsung dengan masalah ini. Dia menilai, masing-masing OPD tidak bisa bekerja sendiri.

“Menurut kami, capaian akan lebih efektif serta efisien pembiayaannya, apabila antar OPD duduk bersama melakukan kerja lintas sektor,” katanya.

Hikmah mengusulkan 16 Balai Latihan Kerja (BLK) di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) bekerja sama dengan SMK di bawah naungan Dinas Pendidikan (Dindik).

BLK, kata dia, bisa dimanfaatkan sebagai tempat Pra Kerja, pemagangan lanjutan, serta pemberian sertifikasi siswa SMK. “Terutama bagi SMK yang secara peralatan belum memenuhi kualifikasi. Prasarana ini bisa disokong BLK,” ujarnya.

Soal permodalan yang dia keluhkan, Komisi E akan menggandeng Komisi C agar para mitra kerja turun tangan. Para alumni yang sudah mengikuti pelatihan kerja bisa mendapat bantuan dari lembaga keuangan Pemrov Jatim.

“Misalnya, bantuan dari Jamkrida, Bank UMKM atau program CSR dari Bank Jatim,” kata Hikmah.

Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri kerja lintas sektoral juga dia harap bisa menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri. Disnaker yang punya informasi bursa kerja luar negeri melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan dalam hal bursa kerja, termasuk pendidikan Bahasa.

Saat ini, ada dua BLK yang diinisiasi jadi lab bahasa. “Terutama, untuk ke Jepang dan beberapa negara lainnya,” ungkapnya.

Sementara itu, Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengaku sedang fokus meningkatkan skill angkatan kerja muda. Pemprov Jatim punya program fasilitas Millenial Job Center (MJC).

Emil bilang, mayoritas pekerja terkena PHK berusia 15-29 tahun atau masuk pada Angkatan Kerja Muda. “Mereka sebagian besar terdampak karena kurangnya pengalaman dan keterampilan serta sedikitnya jaringan sosial,” kata Emil.

Menurutnya, masalah angkatan kerja usia muda di antaranya spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai latar belakang pendidikan. Belum lagi keahlian yang tidak sesuai kebutuhan pasar, dan kurangnya pengetahuan lowongan pekerjaan.

Karenanya, Emil meyakinkan bahwa MJC akan terus mendorong angkatan kerja muda sehingga muncul talenta-talenta baru yang bisa mensinergikan antara peluang dengan teknologi.

Emil bilang, tidak bisa dipungkiri, agar angkatan kerja muda bisa bertahan di era pandemi mereka harus mencoba peluang bisnis baru atau pekerjaan sampingan memanfaatkan kemajuan teknologi. Misalnya bisnis online, melalui marketplace ataupun media sosial lainnya.

Dalam catatannya, aktivitas belanja online masyarakat meningkat sebesar 35,3 persen dan 46,9 persen generasi muda belanja online. “Angkatan kerja muda juga bisa mencoba peluang di pertanian, kehutanan, dan perikanan sebagai alternatif pekerjaan menjanjikan, terutama di era pandemi,” kata Emil.

Tidak hanya itu, angkatan kerja muda menurut Emil juga bisa memanfaatkan teknologi dengan membentuk platform-platform baru. Contohnya berkolaborasi dengan petani atau nelayan lokal untuk menjual dan mendistribusikan hasil panen atau tangkapan.(den/dfn)