Pendataan Bansos Kemensos Diperpanjang, Gubernur Minta Pemda se-Jatim Bersegera

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim meminta pemerintah segera menyampaikan data by name by address kepada Kementerian Sosial melalui Pusdatin dalam rakor virtual, Rabu (6/5/2020).

Rakor virtual melalui video conference bersama bupati dan wali kota se-Jawa Timur itu untuk mengkoordinasikan penyaluran bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19.

Penyampaian data by name by address lewat Pusdatin sebagai dasar penyaluran Bansos dari Kemensos kepada masyarakat terdampak Covid-19 itu diperpanjang pada Rabu malam sampai pukul 24.00 WIB.

“Kami mohon sampai pukul 24.00 WIB hari ini data tersebut sudah masuk. Termasuk bagi kabupaten/kota yang belum memaksimalkan data sesuai kuota, jika masih memungkinkan agar dimaksimalkan sehingga semua kuota terpenuhi,” katanya.

Perlu diketahui, batas waktu penyampaian atau update data masyarakat terdampak di setiap kabupaten/kota di Jatim sebelumnya pada Selasa (5/5/2020) malam. Namun sampai batas itu masih ada pemda yang belum melengkapi data.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim pada Minggu (3/5/2020) menyatakan, baru ada 11 kabupaten/kota dari 38 kabupaten/kota yang ada, yang sudah menyampaikan data masyarakat penerima bansos 100 persen.

Sedangkan kabupaten/kota yang penyampaian datanya masih di bawah 90 persen saat itu masih sebanyak 19 kabupaten/kota. Saat itu, Emil juga sudah menyampaikan permintaan kepada Pemkab/Pemkot agar bersegera.

Adapun nilai Bansos dari Kemensos bagi masyarakat terdampak ini sebanyak Rp600 ribu per keluarga penerima manfaat yang akan disampaikan setiap bulan selama tiga bulan mendatang.

Rapat koordinasi virtual di Grahadi yang diikuti seluruh bupati/wali kota dari tempat masing-masing itu juga diikuti Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim, Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim juga Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim.

Tak hanya berkoordinasi terkait bansos tunai dari Kemensos, dalam rakor virtual itu Khofifah juga menyosialiasikan bansos social safety net yang akan diberikan oleh Pemprov Jawa Timur.

Beberapa bansos jaring pengaman sosial dari Pemprov Jatim itu antara lain Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), program bantuan pangan tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren.(den/tin/rst)