Pemprov Terjunkan Tim Pengawas ke Tambang Emas Tumpang Pitu

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur memastikan, tim pengawas pertambangan sudah turun ke lokasi tambang emas Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, sejak 19 Februari lalu.

Dia pastikan ini saat menemui perwakilan masyarakat yang kontra terhadap aktivitas pertambangan emas PT Bumi Suksesindo (BSI) dan PT Damai Sukseindo (DSI) di Grahadi, Jumat (28/2/2020).

“Sebenarnya tanggal 18 Februari yang lalu,  baik yang mendukung maupun yang menolak tambang telah diterima Kepala Dinas ESDM. Lalu tanggal 19 tim inspektor tambang dan pengawas pertambangan langsung ke lokasi, sampai hari ini,” ujarnya.

Pemprov Jatim, kata dia, masih mendalami semua masukan dari masyarakat di Gunung Tumpang Pitu baik yang kontra, maupun yang menurutnya pro dengan aktivitas pertambangan emas di sana.

“Sambil menunggu hasil tim yang turun ke lokasi,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (29/2/2020).

Jumat kemarin Khofifah menemui perwakilan warga Gunung Tumpang Pitu bersama Emil Dardak Wakil Gubernur, Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim, dan Setiajit Kepala Dinas ESDM.

Melalui pertemuan itu, kata Khofifah, Pemprov Jatim sudah mendengarkan alasan-alasan yang membuat mereka mendukung maupun menolak dan meminta tanda tangan kedua pihak.

Tim pengawas yang terjun ke lokasi akan melihat apakah dugaan pelanggaran di lapangan memang ada atau tidak? Termasuk pelanggaran kerusakan lingkungan yang tidak tergantikan.

Perwakilan warga yang kontra terhadap aktivitas penambangan juga bilang, ada kawasan pemukiman yang masuk kawasan tambang dan terkena titik koordinat eksplorasi tambang.

“Tim ini juga akan mengecek keluhan warga yang menyatakan kegiatan pertambangan emas di sana merusak zona evakuasi bencana, resapan air, lokasi wisata dan berdampak pada tangkapan ikan,” ujar Khofifah.

Setiajit Kepala Dinas ESDM mengatakan, hasil pengawasan tim di lapangan akan menjadi acuan penting yang akan memberikan penilaian secara objektif dan sesuai kondisi riil di lapangan.

“Tapi kami yakin pelanggaran itu tidak terjadi di sana. Karena aktivitas pertambangan di Jawa Timur ini juga diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga,” ujar Setiajit.

Soal permintaan warga agar izin operasi dua perusahaan pertambangan itu dicabut, Setiajit bilang hal itu baru bisa dilakukan jika terbukti ada pelanggaran Undang-Undang No 4 Tahun 2009.

Menampik Kabar Gubernur Enggan Temui Warga Tumpang Pitu

Jumat kemarin Khofifah menemui tidak hanya perwakilan warga, tetapi juga massa aksi tolak tambang PT BSI dan PT DSI di Gedung Negara Grahadi.

Massa itu antara lain terdiri dari gabungan masyarakat Pancer Banyuwangi, WALHI (Wahana Lingkungan Hidup), dan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Surabaya.

Jonathan Judianto Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jatim menegaskan, melalui pertemuan itu, telah terbantah kabar bahwa gubernur menolak menemui massa.

“Menolak bertemu warga bukan tipe Ibu Khofifah Indar Parawansa. Sepanjang yang saya alami, saya lihat langsung beliau selalu memberikan waktunya untuk masyarakat Jawa Timur,” katanya, Sabtu (29/2/2020).

Dia ceritakan pengalaman yang menurutnya tidak terlupakan. Yakni ketika tersiar kabar TKI Jatim berteriak-teriak di Bandara Juanda karena kehilangan barang bawaan dan menyalahkan Pemprov Jawa Timur.

“Beliau (Gubernur Jatim Khofifah) langsung perintahkan saya mencari sampai ketemu orangnya dan mengapa begitu? Ternyata orang itu terganggu kejiwaannya dan Ibu memerintahkan untuk memfasilitasi pengobatannya. Begitu perhatian dan cintanya Bu Gubernur kepada masyarakatnya,” jelasnya.

Terkait pemberitaan yang menyebut Gubernur Khofifah lebih senang menonton bola daripada menemui massa aksi tolak tambang di depan Kantor Gubernur Jatim, Jonathan mengklarifikasi.

“Bukan seperti itu. Pada saat bersamaan memang digelar Piala Gubernur Jatim hasil dari proses yang panjang. Bahkan, pada aksi-aksi berikutnya, beliau perintahkan agar kami dan Kepala ESDM untuk menerima dulu,” ujarnya.

Dia mengklaim, saat itu masa aksi tolak tambang tidak mau bertemu dengannya dan Kadis ESDM. Harus Gubernur langsung. Lantas muncul pemberitaan bahwa Khofifah lebih memilih lihat bola.

“Tentu kami menyesalkan adanya pemberitaan yang menyebut gubernur menolak bertemu dengan warganya,” ujarnya.(den)