Pemprov Minta Perwali/Perbup PSBB Dilandasi Kajian Epidemiologi Dan Sosiologi

Koordinasi tentang tindak lanjut pascaberakhirnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Surabaya Raya terus dilakukan. Pemprov Jatim meminta kepala daerah pertimbangkan sejumlah hal.

Heru Tjahjono Koordinator Pelaksana PSBB sekaligus Sekretaris Gugus Tugas Covid-19 Jatim mengimbau agar kepala daerah melandaskan penyusunan peraturan pada kajian epidemiologi dan sosiologi.

Sebagaimana diketahui, penerapan PSBB Surabaya Raya jilid ketiga berakhir Senin (8/6/2020) malam nanti. Rapat evaluasi PSBB bersama tiga kepala daerah di Surabaya Raya digelar di Grahadi sore ini.

“Kajian yang sifatnya epidemiologi maupun sosiologi, seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Windhu Purnomo kemarin harus menjadi bahan pertimbangan,” kata Heru di Surabaya, Senin siang.

Kemarin, Minggu (7/6/2020) malam, rapat evaluasi sebenarnya sudah dilakukan. Rapat yang dipimpin Heru sebagai perwakilan Gubernur itu dihadiri perwakilan dari masing-masing kabupaten/kota.

Hadir di rapat tadi malam, Sambari Halim Bupati Gresik dan Nur Ahmad Syaifuddin Plt Bupati Sidoarjo. Sementara Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya mengutus Irvan Kepala BPB Linmas Surabaya.

Rapat evaluasi kemarin malam, kata Heru, untuk mendengar usulan dari masing-masing kepala daerah dan perwakilan kepala daerah. Ketiganya mengusulkan PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

Sesuai arahan Khofifah Gubernur Jatim, Heru menyampaikan bahwa keputusan tentang diperpanjang atau tidaknya PSBB Surabaya Raya akan diumumkan dalam rapat evaluasi hari ini.

Pada rapat sore ini, masing-masing kepala daerah diminta sudah menyiapkan draft Perwali/Perbup terkait masa transisi pasca PSBB. Perbup dan Perwali itulah yang dia minta berdasarkan kajian ilmiah.

Hasil Kajian Epidemiologis

Dokter Windhu Purnomo Ketua Tim Advokasi PSBB dan Surveilans dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unair menjelaskan, pihaknya memang sudah melakukan kajian tentang PSBB di Surabaya Raya.

Sampai 30 Mei lalu, di tengah PSBB jilid ketiga di Surabaya Raya, timnya mencatat terjadinya penurunan transmisi penularan (rate of transmission/RT) dari 1,7 menjadi 1,1 poin di tiga daerah pelaksana PSBB.

Meski demikian, timnya mengamati angka penularan di tiga daerah masih naik turun walaupun secara optimistis mengalami penurunan sejak pertama kali PSBB diterapkan di ketiga daerah.

“Jika dilihat dari RT-nya, Surabaya Raya kecenderungannya sudah turun. Walaupun masih naik-turun, tapi (ada kecenderungan) optimistik (angkanya) menurun,” kata dr. Windhu dalam rapat evaluasi Minggu.

Data itulah yang menjawab penyebab munculnya lonjakan drastis di awal PSBB ketiga hingga 1,7 kali lipat, namun tren tersebut terus menurun di akhir penerapan PSBB.

Timnya memprediksi (forecasting) jumlah kumulatif penularan Covid-19 setelah PSBB jilid ketiga masih akan meningkat. Tetapi ada harapan, angka itu akan melandai (dengan lower bound yang makin rendah).

Sedangkan, dari sisi kajian sosial dan perilaku masyarakat timnya melakukan pemantauan lewat google mobility. Dia bilang, kepatuhan masyarakat untuk anjuran “stay at home” makin membaik. Terutama di Kota Surabaya.

Meski demikian, di beberapa tempat masih ditemui warga yang tidak patuh. Survei mencatat 88,2 persen orang yang nongkrong di warung dan kafe masih tidak memakai masker dan 89,3 persen tidak menerapkan jaga jarak fisik.

Selain itu, 78,8 persen orang di kegiatan sosial budaya juga belum menggunakan masker dan 82 persennya tidak menerapkan jaga jarak. Kesimpulannya, penerapan protokol kesehatan harus ditingkatkan.

Selain itu, mengacu hasil survei yang sama, ketiga wilayah di Surabaya dalam perancangan Perbup dan Perwali menuju masa transisi pasca PSBB diharapkan bisa menambahkan aturan tentang kewajiban pemakaian masker dan jaga jarak.

“Penegakan aturan terkait penerapan protokol kesehatan ini tak lain demi meningkatkan ketertiban masyarakat sebelum menuju New Normal yang ditetapkan pemerintah pusat,” katanya Windhu. (den/ang/ipg)