Pemprov Jatim Siapkan Kuota Bansos untuk 95 Ribu Keluarga Perantau

Salah satu kelompok masyarakat yang berpotensi terdampak secara ekonomi di tengah pandemi Covid-19 adalah para perantau warga ber-KTP luar Jawa Timur (non-Jatim) tapi tinggal di Jatim.

Terutama mereka yang datang ke Jatim untuk mencari mata pencaharian dengan menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), atau dengan bekerja di UMKM milik orang lain.

Sektor UMKM, sebagaimana banyak disinggung banyak pihak dan mendapat perhatian pemerintah, adalah salah satu sektor usaha yang terdampak pandemi virus corona baru ini.

Pandemi Covid-19 disertai aturan pembatasan sosialnya bisa jadi membuat omzet usaha yang mereka jalankan turun karena sepi pembeli. Atau justru sudah gulung tikar karena kehilangan pasar.

Di sisi lain, para perantau ini mungkin tidak bisa pulang ke kampung halaman karena sudah ada larangan mudik dari Presiden, juga makin kuatnya stigma masyarakat terhadap pemudik dari daerah terjangkit.

Walhasil, mereka, yang mungkin tidak hanya ada di Jawa Timur saja, jadi serba salah dan terjebak keadaan akibat pandemi Covid-19. Dalam kondisi itu, mereka tentu membutuhkan bantuan.

Merespons kemungkinan ini, jajaran Pemprov Jatim di bawah komando Khofifah sebagai Gubernur membuat aplikasi yang berfungsi menjaring mereka agar mendapat bantuan.

“Radar Bansos ini hanya untuk warga non-Jatim tapi sedang berada di Jatim dan terdampak Covid-19. Biasanya mahasiswa, atau mereka yang memang merantau ke sini,” ujar Khofifah, Sabtu (9/5/2020).

Pemprov menyiapkan bantuan Rp200 ribu setiap bulan yang akan diberikan selama tiga bulan. Para perantau cukup mendaftarkan diri di aplikasi radar bansos.

Dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Sabtu sore, setelah rapat evaluasi PSBB, Khofifah bilang, Pemprov menyiapkan kuota bantuan untuk 95 ribu kepala keluarga ber-KTP non-Jatim.

“Kami siapkan bantuan keuangan khusus (BKK) untuk 750 ribu kepala keluarga. (Sebanyak) 655 ribu untuk warga terdampak di kabupaten/kota. Lalu 95 ribu kami siapkan untuk warga non-Jatim tetapi sedang merantau ke Jatim,” katanya.

Dalam keterangan tertulis Pemprov yang didapat suarasurabaya.net, beberapa waktu lalu, Khofifah menyebutkan, anggaran yang disiapkan untuk BKK dari APBD 2020 sebanyak Rp549,9 miliar.

Artinya, ada 12,6 persen dari total anggaran BKK yang disiapkan Pemprov Jatim itu, atau kurang lebih senilai Rp69,6 miliar yang disiapkan untuk memberikan bantuan sosial kepada para perantau di Jatim.

“Sekarang kami sedang melakukan verifikasi data untuk warga non-Jatim tapi tinggal di Jatim, juga warga Jatim yang merantau ke provinsi lain, yang sudah mendaftarkan diri melalui radar bansos,” ujarnya.

Ada hal lain yang menarik soal pendataan warga perantau lewat Radar Bansos ini, seperti yang disebutkan Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim, beberapa waktu yang lalu.

Emil sempat menyebutkan, ada sejumlah besar warga ber-KTP Jawa Timur yang turut mendaftarkan diri dan keluarganya ke aplikasi Radar Bansos. Jumlahnya, waktu itu, mencapai 19 ribu keluarga.

Belasan ribu warga Jatim yang mendaftar di Radar Bansos itu, kata Emil, keluar dari tujuan utama Pemprov membuat aplikasi itu. Namun, Pemprov akan tetap mengkoordinasikan data itu dengan pemerintah kabupaten/kota setempat.(den/rst)