Pemerintah Klaim Keluarga Miskin Sudah Mendapat Bantuan Pemulihan Ekonomi

Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional mengklaim sudah menyalurkan sejumlah bantuan dalam bentuk program ekonomi penanganan dampak pandemi Covid-19.

Budi Gunadi Sadikin Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) menegaskan, penyaluran bantuan itu untuk mempercepat perputaran ekonomi nasional, sejalan dengan arahan Joko Widodo Presiden dengan Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’.

“Bapak presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jumat (7/8/2020).

Satgas PEN, lanjut Budi, punya tiga fokus utama, yaitu Bantuan Sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Program Padat Karya.

Untuk program Bantuan Sosial, terbagi jadi empat program. Pertama, Program Keluarga Harapan yang diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin yang kalau dikali empat, ada 40 juta keluarga paling miskin.

Pagu anggaran untuk program itu ada Rp37,4 triliun. Sampai Agustus 2020, penyalurannya sudah terserap sebanyak Rp27 triliun atau 72 persen dari pagu anggaran.

“Berdasarkan pengamatan sejauh ini, bantuan yang sifatnya tunai itu tidak menemui kendala. Saya optimistis sampai akhir tahun ini, penyerapannya akan mencapai 100 persen,” katanya.

Masih dalam Bantuan Sosial, program kedua yang cukup besar adalah Program Kartu Sembako. Pagu anggarannya Rp43,6 triliun diarahkan pada total penerima mencapai 20 juta keluarga.

Budi Gunadi memprediksi kalau jumlah ini dikalikan empat, ada 80 juta penduduk termiskin yang berada di lapisan terbawah.

“Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp26 triliun atau sekitar hampir enam puluh persen (59 persen) dari pagu anggaran,” lanjutnya.

Lalu, program ketiga adalah Program Bansos Tunai dan Non Tunai untuk daerah-daerah yang terkena dampak Covid-19, baik di wilayah Jabodetabek mau pun di luarnya.

Pagu anggarannya Rp39,2 triliun dengan realisasi yang terserap mencapai Rp19 triliun atau 49 persen, dengan total penerima mencapai 10,9 juta keluarga.

Yang keempat, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pagu anggarannya sebanyak Rp31,8 triliun dengan jumlah penerima 8 juta keluarga.

“Tapi, untuk BLT sementara ini serapannya baru 27 persen. Masih di bawah target. Jadi, penyalurannya baru Rp9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kami kejar,” imbuhnya.

Sementara, untuk UMKM ada program besarnya. Pertama Program Subsidi Bunga UMKM dengan pagu anggaran Rp35 triliun.

Namun, sampai sekarang Budi mengaku baru Rp1,3 triliun atau 3,71 persen yang tersalurkan. Menurutnya, serapan itu maaih sangat jauh dari target sekitar 35 persen.

Masalah itu, kata Budi, sudah dibicarakan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian dan juga bank-bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.

“Kami melihat dengan Rp1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan bisa mensubsidi pinjaman sebanyak Rp204 triliun. Realisasi itu sudah menjangkau hampir semua UMKM yang berada dalam sistem perbankan,” sebutnya.

Hasil realisasi itu, sambung Budi, menjadi peluang bagi Satgas untuk memperluas atau ekspansi jangkauan program, dengan tetap mengarahkan program ke UMKM.

Masih dalam Program UMKM, ada Program Penempatan Dana yang mengganggarkan Rp79 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sudah mencapai 38 persen yang disalurkan bank-bank Himbara.

Program itu, klaim Budi, sudah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM dan kredit tersalurkan sebanyak Rp35 triliun.

Sekarang, Satgas PEN bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai, akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah.

Dengan begitu, penyaluran program Penempatan Dana diharapkan bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia.

Di samping itu, ada juga Program Padat Karya dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun.

Sejauh ini, Budi menilai serapannya cukup baik yaitu sekitar 45,7 persen yang menyerap 3 juta pekerja dan banyak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.(rid/ipg)