Pemerintah Harus Hadir Ketika Kasus Covid-19 Melonjak karena Rapid Test

Perhimpunan Sarjana dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia (Persakmi) menegaskan, pemerintah harus hadir mendampingi masyarakat ketika kasus Covid-19 melonjak karena rapid test.

Prof. Dr. Ridwan Amiruddin Ketua Pengurus Pusat Persakmi mengatakan, dalam satu atau dua pekan ke depan akan ada gelombang peningkatan kasus Covid-19 sebagai konsekuensi penerapan rapid test.

Pada saat itu terjadi, perlu ada edukasi secara masif kepada masyarakat yang dilakukan oleh semua pihak. Terutama oleh pemerintah. Juga media massa dan tenaga medis di lapangan.

Dalam maklumat Persakmi yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (28/3/2020) lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia diprediksi mencapai 10 persen jumlah penduduk, atau mencapai 2,5 juta orang.

Prof Ridwan mengatakan, itu terjadi karena jumlah yang disampaikan saat ini memang tidak menggambarkan jumlah kasus positif Covid-19 yang sudah ada di masyarakat, atau disebut epidemi semu.

Dalam ilmu Epidemiology Surveillance, kategori epidemi semu memang menunjukkan peningkatan kasus yang sangat eksponensial yang dipengaruhi kapasitas laboratorium memeriksa sampel.

“Jadi, semakin banyak laboratorium yang mampu memeriksa sampel, tentu jumlahnya akan semakin banyak. Ini, kan, rapid test baru datang. Setelah ini jumlahnya tentu akan meningkat,” katanya.

Prof Ridwan menjelaskan metode penghitungan jumlah kasus sebenarnya di masyarakat. Acuannya ada pada jumlah kematian akibat Covid-19. Yang mana setiap kematian, merepresentasi 251 kasus.

“Jadi, jumlah kasus positif Covid-19 bila melihat angka kematian saat ini diprediksi sudah lebih dari 20 ribu kasus yang sudah ada di masyarakat saat ini. Tapi masyarakat tidak boleh panik,” katanya.

Penerapan rapid test, kata Prof Ridwan, akan menunjukkan keseimbangan antara data riil dengan kondisi yang ada di masyarakat. Ini seiring dengan cara kerja laboratorium yang akan lebih baik.

“Satu atau dua pekan ke depan, laboratorium kita akan bekerja lebih baik sehingga angka kasusnya akan meningkat. Nah, di sinilah peran pemerintah untuk hadir,” ujarnya.

Pemerintah harus hadir menyampaikan bahwa situasi yang sedang terjadi mema ng bisa dikendalikan dengan langkah-langkah yang sudah tersusun dengan rapi, tegas, dan jelas.

“Pemerintah harus mempersiapkan masyarakat menerima keadaan ini. Misalnya memastikan bahwa pemerintah akan menggelontorkan dana untuk menjamin seluruh logistik, bahan baku makanan, dan sebagainya, dan menjamin akan memenuhi ketersediaan selama dua tiga pekan ke depan,” ujarnya.

Informasi untuk masyarakat, kata dia, harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga tidak menimbulkan kepanikan. Di dalam edukasi ini juga harus jelas, apa yang harus dilakukan masyarakat. (den/ang)