Pemerintah Fokus Menurunkan Angka Stunting di Sepuluh Provinsi

Joko Widodo Presiden meminta jajarannya fokus menurunkan angka prevalensi stunting di sepuluh provinsi.

Sepuluh provinsi dengan angka prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Menurut Presiden, salah satu program peningkatan kualitas sumber daya manusa tersebut harus tetap berjalan di tengah upaya pemerintah mengendalikan wabah Covid-19.

“Walau sekarang kita masih berjuang mengendalikan Covid, urusan penurunan stunting yang sudah menjadi program kita harus terus dipercepat,” ujarnya dalam rapat kabinet membahas percepatan penurunan stunting, Rabu (5/8/2020), di Istana Merdeka, Jakarta.

Pada kesempatan itu, Jokowi Presiden juga meminta gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala desa terutama untuk sepuluh provinsi tersebut, betul-betul fokus untuk menurunkan kasus stunting.

Berdasarkan data yang dipegang Presiden, ada perbaikan angka prevalensi stunting nasional. Kalau tahun 2013 berada di kisaran 37 persen, tahun 2019 turun menjadi 27,6 persen.

Berpatokan pada data tersebut, Presiden menargetkan tahun 2024, angka prevalensi stunting turun menjadi 14 persen.

“Ini ada penurunan yang cukup lumayan, tapi saya kira tidak cukup. Kita harus menurunkan lebih cepat lagi,” kata Presiden.

Maka dari itu, Kepala Negara menginstruksikan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil mau pun balita di Puskesmas dan Posyandu dapat terus berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

Pelayanan tersebut juga mencakup pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil, suplemen vitamin bagi ibu menyusui, dan pemberian makanan pendamping ASI.

“Aspek promotif, edukasi, dan sosialisasi bagi ibu hamil juga kepada keluarga harus terus digencarkan sehingga meningkatkan pemahaman untuk pencegahan stunting. Sekali lagi, saya minta ini juga melibatkan PKK, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, RT dan RW, serta relawan dan kita harapkan ini menjadi gerakan bersama di masyarakat,” imbuhnya.

Selain itu, upaya penurunan angka prevalensi stunting, kata Presiden, harus terhubung dan berjalan beriringan dengan program perlindungan sosial pemerintah seperti Program Keluarga Harapan hingga pembangunan infrastruktur dasar yang bisa menjangkau keluarga-keluarga tidak mampu.(rid/rst)