Pembahasan Anggaran Covid-19 Senilai Rp2,3 Triliun Belum Final

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim beberapa waktu lalu memastikan sudah siap Rp2,384 triliun APBD untuk penanganan Covid-19. Pembahasannya bersama DPRD ternyata belum final.

Anggaran sebesar itu, kata Khofifah beberapa waktu lalu, hasil refocusing kegiatan dan relokasi anggaran APBD 2020 untuk percepatan penanganan Covid-19, termasuk mitigasi dampak ekonomi.

Kusnadi Ketua DPRD Jatim membenarkan rencana itu. DPRD setuju, bahkan siap menyumbangkan 35 persen anggaran belanja langsungnya untuk kunker, rapat, dan lain-lain untuk penanganan Covid-19.

“Anggaran Rp2,3 triliun itu dari efisiensi. Kemudian, apa namanya? Refocusing. Ada delapan item. Kami, kan, juga sudah diminta 35 persen anggaran langsung. Dari DPRD sekitar Rp140 miliar,” ujarnya.

Dia sampaikan ini setelah menghadiri undangan rapat finalisasi anggaran Covid-19 bersama jajaran Pemprov Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Minggu (5/4/2020) malam.

Anwar Sadad Wakil Ketua DPRD Jatim bilang, tidak hanya DPRD Jatim yang memangkas belanja langsungnya. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov juga melakukan itu.

“Anggaran Rp2,384 triliun itu dari efisiensi belanja langsung perangkat daerah (OPD). Masing-masing OPD menyumbang 35 persen belanja langsungnya untuk penanganan Covid-19,” katanya.

Dia memperkirakan, prosentase hasil efisiensi belanja langsung perangkat daerah ini cukup mendominasi keseluruhan Rp2,3 triliun anggaran penanganan Covid-19. Sadad bilang, hampir separuhnya.

Artinya, pengalokasian anggaran penanganan Covid-19 masih mengandalkan sumbangan dari OPD. Sadad pun menyarankan, di tengah krisis seperti ini Pemprov bisa merombak APBD.

“Management of crisis harus diterapkan. Bila perlu seharusnya pemprov Jatim berani merombak total APBD 2020 dan dalam waktu dekat bisa segera dibahas lalu diambil langkah strategisnya,” ujar Sadad.

Pembahasan antara Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim soal alokasi anggaran penanganan Covid-19 ini agaknya belum final. Kusnadi masih belum mendapat detail penggunaan anggaran itu.

“Kami minta penjelasan detail, dari Rp2,3 triliun itu untuk pengendalian Covid-19 berapa? Untuk recovery ekonomi berapa? Terus perencanaan recovery ekonomi itu bagaimana? Siapa sasarannya?” Katanya.

Sementara, Anwar Sadad yang juga hadir dalam rapat itu menjelaskan, anggaran Rp2,3 triliun itu memang akan dialokasikan untuk empat sektor Covid-19. Salah satunya untuk penanganan dampak ekonomi.

“Kami baru dapat penjelasan soal pemanfaatan anggaran Rp2,384 untuk jaring pengaman sosial (social safety net). Ada banyak skema, tetapi belum final skemanya,” ujar Sadad.

Selain untuk sektor penanganan dampak ekonomi, anggaran Rp2,3 triliun itu juga untuk menangani sektor promotif-preventif, kuratif, dan tracing atau pelacakan. (den/ang/rst)