PDEI Desak Pemerintah Sediakan Masker dan Hand Sanitizer Gratis

Pemerintah sudah melakukan langkah strategis untuk mengantisipasi penyebaran Virus Corona (COVID-19) di Indonesia.

Terkait penanganan wabah tersebut, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia (PDEI) merekomendasikan sejumlah hal.

Dokter Mohammad Adib Khumaidi Ketua Umum PDEI mengatakan, distribusi masker standar medis dan sabun cuci tangan (hand sanitizer) harus diambil alih oleh pemerintah.

Artinya, pemerintah harus menyediakan masker dan sabun cuci tangan gratis untuk masyarakat di tempat-tempat umum.

“Distribusi masker harus diambil-alih Pemerintah, dan disediakan gratis oleh pemerintah, terutama di tempat fasilitas umum,” ujarnya di Jakarta, Kamis (5/3/2020).

Hal itu untuk meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah, sekaligus mengurangi kepanikan masyarakat pada wabah COVID-19, pascapengumuman adanya warga Depok, Jawa Barat yang positif terinfeksi.

Lebih lanjut, Adib yang merupakan Ketua Terpilih Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), meminta Pemerintah membatasi pembelian bahan kebutuhan pokok, masker dan hand sanitizer di pusat-pusat perbelanjaan.

“Penanganan COVID-19 bukan cuma tanggung jawab sektor kesehatan, tapi juga tanggung jawab masyarakat dan seluruh elemen bangsa,” tegasnya.

Seperti diketahui, Joko Widodo Presiden, Senin (2/3/2020), mengumumkan adanya kasus infeksi Virus Corona pertama di Indonesia.

Dua orang yang masih satu keluarga, ibu dan seorang anaknya, dinyatakan positif terinfeksi COVID-19.

Sekarang, dua orang itu masih menjalani perawatan intensif di ruang isolasi Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso, Jakarta Utara.

Dengan adanya warga yang terjangkit Virus Corona di Indonesia, Jokowi Presiden meminta masyarakat tidak perlu panik. Karena, Pemerintah sudah siap melakukan penanganan medis serta mencegah penyebaran lebih luas.

Presiden menegaskan, sudah ada sekitar 100 rumah sakit yang punya ruang isolasi, dengan peralatan medis berstandar internasional.

Pemerintah juga menerapkan prosedur standar operasional internasional dalam penanganan kasus tersebut.(rid/tin/ipg)