Masih Identifikasi Sasaran, Bantuan dari Pemprov Jatim Lewat Himbara

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov Jatim masih melakukan identifikasi sasaran penerima bantuan dari Pemprov Jatim. Namun, sudah ada mekanisme pendistribusiannya.

“Atas arahan Bu Gubernur, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memastikan kebijakan provinsi komplementer dan sinergis dengan pusat,” ujarnya di Grahadi, Rabu (8/4/2020).

Emil menjelaskan, pemerintah pusat meningkatkan manfaat untuk 15,2 juta keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di seluruh Indonesia.

“Dari sebelumnya Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per rumah tangga atau keluarga penerima manfaat,” ujarnya. “Berdasarkan konfirmasi Himbara bantuan ini sudah mulai disalurkan pada Maret lalu.”

Sementara itu, April ini, Emil bilang bahwa pemerintah pusat sudah menambah 4,8 juta KPM BPNT di seluruh indonesia. Ada 1,42 juta keluarga baru yang sekarang menjadi KPM BPNT di Jatim.

“Dengan adanya tambahan ini, masih tersisa sekitar 840 ribu keluarga di luar DTKS (di Jatim) yang diharapkan bisa menerima manfaat tapi belum terkaver. Ini yang menjadi sasaran kami,” ujarnya.

Emil mengakui, akan lebih sulit bagi rumah tangga yang belum terkaver bantuan dari pemerintah pusat bila mereka tidak memiliki akses pekerjaan di bidang pertanian. Terutama mereka yang ada di perkotaan.

“Karena di sektor pertanian produksi relatif masih bisa berjalan. Karena itu kami identifikasi sasaran yang akan mendapatkan suplemen. Baik KPM eksisting maupun perluasan,” ujarnya.

Sebagaimana sempat dia sampaikan Selasa (7/4/2020) kemarin, Pemprov akan bergerak cepat untuk menentukan sasaran di tengah keterbatasan di tengah situasi pandemi infeksi Covid-19.

Koordinasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda), juga dengan asosiasi pekerja transportasi di Jatim dilakukan Pemprov untuk mendapat gambaran pelaku ekonomi mana saja yang paling terdampak?

Pemprov Jatim masih berupaya mengidentifikasi sasaran yang tidak termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial dengan mengajak serta bupati/wali kota.

Meski demikian Emil memastikan, setelah berdiskusi dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), Pemprov Jatim akan bersinergi dalam hal penyaluran bantuan untuk mereka yang terdampak.

Selama ini, bank-bank seperti BNI, BTN, BRI, dan Mandiri yang tergabung dalam Himbara adalah bank-bank yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan BPNT maupun Program Keluarga Harapan (PKH).

“Kami melihat kemungkinan mensinergikan penyaluran bantuan dengan sistem yang sudah berlaku di BPNT. Penerima BPNT selama ini datang ke (bank) mitra Himbara untuk transaksi non tunai,” kata Emil.

Bantuan dari Pemprov Jatim, terutama dalam program jaring pengaman sosial (social safety net), kata Emil, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan pokok.

“Intinya, kami akan terus memastikan adanya kebijakan (dari Pemprov Jatim) yang komplementer dan strategis dengan kebijakan di pemerintah pusat,” ujar Emil.(den/tin/rst)