Masih Ada Pemda di Jatim yang Belum Anggarkan Mitigasi Dampak Ekonomi

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov Jatim mendata masih ada pemerintah kabupaten/kota yang belum menganggarkan dana mitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19.

Pemprov, kata dia, saat ini sedang memastikan setiap langkah mitigasi yang akan diambil tidak terjadi overlap (tumpang tindih) dengan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Kebijakan dari pemerintah, dana desa akan dialokasikan juga untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) seiring dengan BLT reguler dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pemerintah pusat.

“Nah, kami harus pastikan lagi bagaimana supaya tidak overlap. Ada BLT Kemensos, tambahan di luar perluasan BPNT yang tadinya 15,2 juta jadi 20 juta se-Indonesia. Juga dana desa untuk BLT,” ujar Emil Kamis (9/4/2020).

Karena itulah Pemprov Jatim juga mengerahkan lima Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) di Jatim yang sedang melakukan pendataan tentang kebijakan di tingkat pemerintah kabupaten/kota.

“Hasil pendataan kami, ada kabupaten/kota yang sudah menganggarkan. Tapi banyak juga yang belum menganggarkan khusus mitigasi risiko sosial ekonomi,” ujarnya di Gedung Negara Grahadi.

Menurutnya, rata-rata pemkab/pemkot memang sudah merelokasi anggaran APBD-nya untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) dan penanganan medis. Tetapi belum untuk mitigasi dampak ekonomi.

“Nah di sinilah kami akan mematangkan. Pagunya sudah didiskusikan dengan DPRD, dan kami akan memastikan di tengah situasi seperti ini (wabah Covid-19) pendistribusian secepat mungkin,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Pemprov Jatim telah mendeklarasikan kemampuan anggarannya untuk kegiatan penanganan Covid-19. Totalnya mencapai Rp2,384 triliun atau setara 6,79 persen APBD Jatim 2020.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim menjelaskan, anggaran hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran itu untuk seluruh kegiatan promotif-preventif, kuratif, tracing, dan penanganan dampak ekonomi.

Sedangkan khusus untuk memitigasi dampak sosial ekonomi, Khofifah dan Emil sudah mewacanakan ada Rp1,22 triliun dari Rp2,384 triliun anggaran penanganan Covid-19 itu.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap, ada dukungan juga dari pemerintah kabupaten/kota di Jatim dengan melakukan relokasi anggaran yang sama untuk penanganan Covid-19.

Dia berharap, dengan adanya relokasi anggaran APBD kabupaten/kota mencapai 6-7 persen untuk penanganan Covid-19, termasuk mitigasi dampak sosial ekonomi, masyarakat di Jatim akan semakin solid dalam melawan Covid-19. (den/ang/ipg)