Mantan Ketua MK Bilang Pancasila Sejak Awal Sudah Antikapitalisme

Hamdan Zoelva Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan  para bapak pendiri Indonesia sudah sejak awal mendisain ideologi Pancasila itu adalah antikapitalis.

“Ideologi Pancasila itu antikapitalis. Tak ada satupun bapak bangsa kita yang membela kapitalisme,” kata Hamdan Zoelva dalam diskusi virtual dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno, yang digelar Megawati Institute, bertema ‘Pancasila Dalam Tindakan Politik’, Kamis (18/6/2020)..

Baginya, Pancasila mengatur bahwa Indonesia adalah negara kesejahteraan dimana negara mengatur dan memberi kesempatan terutama bagi yang kecil untuk tumbuh dan menjadi besar. Bukan berarti menolak pemilik kapital besar, namun Pancasila mengatur negara harus membela yang kecil.

Lalu mana yang lebih penting, demokrasi politik Pancasila atau demokrasi ekonomi Pancasila untuk saat ini? Hamdan Zoelva mengatakan tidak mungkin daulat rakyat terjadi dalam daulat demokrasi liberal kapitalis.

Maka syarat demokrasi Pancasila adalah terlaksananya terlebih dahulu demokrasi ekonomi Pancasila. Sebab tanpa itu, demokrasi Pancasila akan mencontoh demokrasi ekonomi liberal.

“Jadi prasyarat utama adalah ekonomi ini. Kenapa ini penting? Karena demokrasi politik pada hakikatnya adalah demokrasi yang dikuasai kepentingan modal. Dan itulah yang terjadi di demokrasi Indonesia. Kelas menengahnya sedikit, politik dikuasai pemilik modal, bersimbiosis dengan politisi,” jelas Hamdan.

“Nah bila demokrasi ekonomi pancasila diperkuat, maka rakyat menjadi berdaya. Rakyat kecil yang memiliki kemandirian ekonomi akan memiliki kemandirian di dalam politik,” tegasnya.

Maka itu, Hamdan mengatakan, ketika arus ekonomi tak mengutamakan ekonomi berkeadilan dan kerakyatan, maka akan selalu terjadi gap diantara filsafat Pancasila dan dalam tindakan.

Sementara, Hasto Kristiyanto Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan tantangan utama Pancasila saat ini adalah memastikan filsafat ideologi bangsa itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan bernegara, khususnya menyangkut prinsip politik dan ekonomi.

Sebab disadari sepenuhnya bahwa kekuatan kapital lebih menguasai dunia politik dan ekonomi hingga dianggap tak sejalan dengan filsafat Pancasila.

“Dari berbagai hal yang menjadi persoalan pokok, jtu terjadi karena Pancasila kehilangan watak progresifnya. Pancasila tidak dipahami keseluruhan api penggeraknya di dalam merubah tata pergaulan hidup yang menghisap menuju kemerdekaan sejati bagi setiap warga bangsanya,” ujar Hasto yang jadi pembicara utama diskusi ini.

Untuk itu, Indonesia harus kembali pada khitohnya atau landasan perjuangannya, berhenti dengan cara pandang yang sempit. Orang Indonesia harus menjadi outward looking.

Secara khusus, Hasto mengatakan pihaknya melihat yang menjadi skala prioritas saat ini adalah menjalankan praktek gotong royong dan musyawarah sebagai kerja bersama. Utamanya guna memercepat terwujudnya keadilan sosial di seluruh aspek kehidupan, khususnya di ranah perekonomian sebagai skala prioritas.

Pada saat bersamaan, konsolidasi demokrasi melalui pembumian sistem politik Pancasila dan merancang kembali sistem perekonomian nasional yang sesuai spirit UUD 1945 Pasal 33 sebagai jalan kemakmuran yang berkeadilan bagi setiap warga bangsa harus ditempatkan sebagai skala prioritas.

Dalam konteks itulah filsafat Pancasila sebaiknya secara bersama dimurnikan dengan gotong royong politik untuk menghindari demokrasi politik yang kini diwarnai kapital alias pemikik modal.

“Jadi bagaimana kita harus bekerja memastikan demokrasi melalui hikmat permusyawaratan, dijalankan sebaiknya. Kontestasi politik dilakukan dengan adil, menghadirkan pemimpin terbaik dengan memastikan tak dipengaruhi kepentingan pemilik modal,” ujar Hasto.

Lalu di sisi ekonomi, tantangan saat ini adalah pemusatan modal ekonomi pada kelompok tertentu saja. Padahal Indonesia memiliki pasal 33 UUD 1945 yang harusnya direalisasikan.

“Tantangannya, kita harus melihat ulang demokrasi kita sendiri yang sangat dikuasai oleh kekuatan kaporal. Kita harus berani melihat ulang,” kata Hasto.

“Ketika bicara Pancasila dalam tindakan, harusnya ada satu kata dan perbuatan dalam filsafat dan nilai Pancasila, yang terwujud dalam perbuatan politik. Bagi PDI Perjuangan, dalam konteks itu pula penguatan parpol sangat penting agar terjadinya konsolidasi demokrasi dalam spirit Pancasila, agar wajah ekonomi kita berkeadilan,” imbuhnya. (faz/ang/rst)