LBH Maritim Indonesia Kritisi Lelang Konstruksi Pelabuhan Perikanan di Tengah Corona

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Maritim Indonesia mengkritisi instansi Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur yang pada tanggal 1 April 2020 melelang (LPSE Jawa Timur) sejumlah pekerjaan konstruksi pembangunan pelabuhan perikanan.

LBH Maritim menganggap, lelang tersebut tidak tepat dilakukan karena berpotensi terjadi penyimpangan, penyalahgunaan karena kurangnya pengawasan, tenaga kerja terbatas, SDM dan konsentrasi semua sektor.

Dalam rilisnya, LBH Maritim juga menilai proyek tersebut juga tidak mengindahkan Instruksi Presiden (INPRES) 4 tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2019 (COVID-19) tertanggal 23 Maret 2020. Serta mengabaikan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan No B-194/MEN/IV/2020. perihal Produk perikanan untuk Program Perlindungan Sosial yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia, Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

Sepatutnya alokasi dana tersebut dialihkan serta mengutamakan penanganan penanggulangan wabah Covid -19 yang belum diketahui kapan berakhirnya, kata Samiadji Makin Rahmat Direktur LBH Maritim Indonesia.

“Kami mendesak keras (insist) Gubernur Jawa Timur membatalkan proyek pelabuhan Mayangan Probolinggo yang pada tahun 2019 menelan biaya Rp18 miliar, Pelabuhan Popoh Tulungagung tahun 2018 menghabiskan dana Rp24,6 miliar dan Pelabuhan Grajakan Banyuwangi tahap empat Rp35, 2 miliar serta tahap lima sebesar Rp9,6 miliar pada tahun 2019,” kata Samiaji.

Pihaknya menyarankan penggarannya untuk tahun 2020 dialihkan untuk mengakselerasi mengatasi wabah Covid-19 yang menimpa warga Jatim karena hal itu sangat urgendibandingkan dengan membangun pelabuhan yang sifatnya tidak mendesakdan bisa ditunda.

LBH Maritim beranggapan, Dinas Kelautan dan Perikanan tidak berempati dan tidak memiliki sense of crisis atas apa yang sedang menimpa warga Jatim.

“Sekali lagi kami mohon dengan hormat kepada Gubernur Jawa Timur untuk membatalkan proyek,” tambahnya.(tin)