Menurut Suko Widodo Dosen Komunikasi Universitas Airlangga, dari hasil riset perilaku masyarakat yang dilakukannya dua bulan lalu, ditemukan beberapa fakta yang menurutnya menarik di lapangan.
Pertama, sekitar 18 persen elemen masyarakat yang tidak patuh protokol kesehatan berasal dari unsur anak muda atau remaja.
“Kedua, secara umum, mayoritas masyarakat kita itu patuh dan memiliki pengetahuan kuat. Tapi ketika kemudian berada di lingkungan sosial yang tidak bisa adalah melakukan penghindaran terhadap kerumunan,” kata Suko saat mengudara di Radio Suara Surabaya, Rabu (30/12/1020).
Selama ini, menurutnya, Pemerintah tidak punya infrastruktur fisik dan sosial terhadap protokol kesehatan. Infrastruktur fisik semisal penerapan satu jalur oleh beberapa mall, lalu masih ada pengunjung yang berjalan melawan arus seenaknya.
Sedangkan infrastruktur sosial, kata Suko, berkaitan dengan kultur sungkan untuk mengingatkan apabila terjadi pelanggaran protokol kesehatan yang masih tinggi di masyarakat.
“Infrastruktur sosial berkaitan dengan kultur, misalnya buwuh, cangkrukan. Orang tidak lagi berani untuk mengingatkan, tidak ada kekuatan untuk mengingatkan. Kalau ini tergantung dari pemerintah, masyarakat tidak melakukan itu maka saya yakin peledakan akan terus meningkat,” ujarnya.
“Yang diperlukan adalah kemandirian orang untuk mengkomunikasikan pesan, karena selama ini ada komunikasi yang terputus,” imbuhnya.
Diakui Suko, budaya sungkan mengingatkan ini merupakan problem besar yang akan terus menyandung masyarakat kalau tidak ada solidaritas untuk melakukan kepatuhan bersama.
“Pentingnya keberanian untuk mengingatkan. Keberanian untuk mengekspresikan kebenaran belum punya, jadi ada pemakluman.”
Ia mencontohkan kultur sungkan yang ada dalam pertemuan-pertemuan tradisional. “Kalau tidak buka masker, omongan belum puas. Itu yang harus dibudayakan daripada kita menunggu vaksin dan sebagainya.”
Banjir informasi alias overload komunikasi juga diakuinya menjadi salah satu problem komunikasi di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, komunikasi berperan sebagai garda terdepan untuk pencegahan, sementara dinas kesehatan ada di paling belakang.
“Kalau dulu tenaga kesehatan di garda terdepan, habis tenaganya dokter. Maka sebetulnya yang bisa dilakukan adalah manajemen komunikasi publik. Riset kami dalam overload komunikasi, informasi yang dipakai publik 43 persen dari media sosial, kemudian 33 persen dari internet, hanya 26 persen yang mendengarkan radio, baca koran, dan televisi,” bebernya.
Padahal menurutnya, radio, koran dan televisi memiliki verifikasi data yang akurat. Sehingga ketika banjir informasi terjadi, masyarakat mendapat informasi yang sebagian besar disebut sampah. “Berarti ada problem penyedia informasi yang memadai. Pemerintah harus menyediakan panduan komunikasi publik dan membangun keberanian warga mulai dari PKK, RT untuk berani mengingatkan siapapun dia,” kata Suko.(dfn/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
