Krisis Corona Berdampak Ekonomi, Mendagri Ajak Kepala Daerah Lebih Kreatif

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri mengatakan, Indonesia sedang menghadapi dua tantangan sekaligus yakni perang dagang Amerika-Tiongkok dan kepanikan akibat virus corona. Dua tantangan itu tentu berdampak pada perekonomian negara yang berhubungan dengan Tiongkok.

“Kita miliki hubungan dagang tinggi dengan Tiongkok, impor dan ekspor. Kepanikan terjadi wabah corona virus membuat pabrik menunda bekerja, mengurangi pekerjaan, mengurangi produksi, berimbas menurunnya impor dan ekspor mereka. Sehingga negara yang miliki hubungan dengan Tiongkok, otomatis terimbas,” kata Tito dalam paparan ke Kepala Daerah dalam pembukaan rapat Koordinasi Teknis Pembangunan (Kortekbang) Regional I 2020 di Shangrila Hotel Surabaya, Rabu (4/3/2020).

Menerut Tito, negara memerlukan strategi, pangsa pasar dan sumber baru. Di tengah situasi seperti ini, menurutnya perlu memiliki skenario kedua, yaitu skenario minimal.

“Ada skenario ideal, ada minimal untuk mempertahankan ekonomi, mencapai target, menurunkan angka kemiskinan, pengangguran, dan meningkatkan IPM. Sambil berdoa dan berusaha mudah-mudahan negara kita kuat menghadapi ekonomi saat ini,” katanya.

Tito juga mengajak Kepala Daerah agar berfikir lebih kreatif menciptakan terobosan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemda harus berpikir, tidak hanya menerima bantuan pusat. Tapi juga teman-teman di daerah membangun dengan jurus silat yang bisa mendapatkan peningkatan PAD. Ini dipikirkan dan bisa memahami ini,” katanya.

Tito minta Kepala Daerah menggali potensi daerah masing-masing, mulai potensi SDM, SDA, dan Wisata agar PAD bisa meningkat. Sehingga tidak mengandalkan pusat.

“Ini butuh seni dan ilmu kewirausahaan, tanpa menabrak aturan yang sudah ada,” katanya.

Menurut Tito, Pemerintah Provinsi rata-rata sumbangan PAD 46 persen dari APBD masing-masing. Tapi ada juga yang PAD rendah seperti Papua, Papua Barat, Maluku, NTT. “Otomatis menggantung ke pemerintah pusat. Nanti kalau ada tekanan ekonomi kuat pasti terganggu,” katanya.

Sedangkan untuk kabupaten/kota itu rata-rata se Indonesia hanya 20 persen PAD-nya. Sisanya yang 80 persen tergantung transfer dari pusat.

“Saya minta sekda-sekda agar meyakinkan kepala daerahnya agar memiliki kemampuan enterpreneurship. Undang yang jago kewirauhasaan, tingkatkan PAD tanpa menabrak aturan yang ada,” katanya. (bid/iss/ipg)