Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara, memimpin rapat Komisi Militer Pusat partai berkuasa dan memutuskan untuk menunda rencana aksi militer melawan Korea Selatan, menurut laporan Kantor Berita KCNA pada Rabu (24/6/2020).
Pertemuan itu juga membahas dokumen yang menyoroti langkah-langkah untuk “semakin memperkuat penangkal perang negara tersebut,” lansir Antara, seperti dikutip dari laporan KCNA.
Ketegangan politik antar dua Korea yang bermusuhan itu meningkat lantaran kelompok di Korea Selatan mencoba membagikan selebaran propaganda ke Korea Utara, yang Pyongyang klaim melanggar kesepakatan antar kedua Korea, yang bertujuan mencegah konfrontasi militer.
Dalam beberapa pekan terakhir Korut meledakkan kantor penghubung Korea di sisi perbatasannya, menyatakan berakhirnya dialog dengan Korsel, dan mengancam aksi militer.
Saudara Kim, Kim Yo Jong, pekan lalu memperingatkan langkah balasan terhadap Korsel bisa jadi melibatkan militer, tanpa memberikan penjelasan.
Staf Umum Tentara Rakyat Korea (KPA) lantas mengatakan pihaknya telah mempelajari sebuah “rencana aksi” untuk kembali memasuki zona demiliterisasi di bawah pakta antar Korea dan “mengubah garis depan menjadi benteng pertahanan”.
Militer Korut terlihat sedang menempatkan pengeras suara di dekat zona demiliterisasi (DMZ), kata sumber militer kepada Reuters, Selasa. Sistem semacam itu dicopot setelah dua Korea menandatangani perjanjian 2018 untuk mengakhiri “semua aksi permusuhan”.(ant/iss/ipg)