Ketua KPK: Kepala Daerah Jangan Mainkan Perijinan, Buka Kesempatan Untuk Investor

Firli Bahuri Ketua KPK memberikan peringatan kepada kepala daerah di Jawa Timur agar tidak memainkan perizinan di wilayah yang dipimpinnnya. Ia menegaskan, pelayanan publik dan tata niaga adalah salah satu strategi nasional pemberantasan korupsi (Stranas PK) yang menjadi fokus KPK.

Ia juga mengatakan, kepala daerah harus memberi kesempatan pada investor agar masuk bisa daerah dan membuka lapangan kerja.

“Tolong kepala daerah tidak memain-mainkan perizinan, tidak mempersulit perizinan. Presiden sudah katakan, buka karpet merah bagi para investor yang akan membuka lapangan pekerjaan. Saya ulangi lagi,” ujar Firli ketika berbicara di Rapat Koordinasi dan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan di Provinsi Jatim tahun 2020 yang digelar Pemprov Jatim pada Kamis (9/1/2020).

Ia mengatakan, kepala daerah memiliki tanggung jawab untuk menjaga iklim usaha dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, keterbukaan dan kemudahan bagi investor adalah salah satu kuncinya.

“Kalau kita ingin sejahtera, menuntaskan kemiskinan. Buka kesempatan untuk investor berusaha di kita, jangan dihambat,” katanya.

Selain pelayanan publik dan tata niaga, ada dua poin dalam Stranas PK yang juga menjadi fokus KPK, yaitu pengelolaan keuangan negara dan penegakan hukum serta reformasi birokrasi.

“Dalam menetapkan APBD, jangan ada uang ketok palu. Beberapa tempat Pak, itu persoalan. Saya mohon maaf betul, jangan terjadi dan tidak boleh terjadi uang ketok palu itu. Jangan terjadi di Jawa Timur,” jelasnya.

Ia juga meminta agar kepala daerah tidak bermain dalam rotasi jabatan di lingkungannya. Ia meminta agar rotasi jabatan di lingkungan Pemda bisa dilaksanakan transparan.

“Khusus reformasi birokrasi, tolong untuk rotasi-rotasi jabatan dilaksanakan transparan dan diikuti oleh seluruh pegawai yang memiliki kompetensi. Jangan ada deal-deal,” katanya.(bas/tin)