Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia menandatangani perjanjian kerja sama yang memungkinkan untuk pengadaan vaksin dengan harga terjangkau.
Penandatanganan kerja sama ini berlangsung di Auditorium Siwabessy, Kemenkes, Jakarta, Rabu (16/9/2020), dihadiri Menteri Kesehatan, Menteri Luar Negeri, Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Oscar Primadi Sekjen Kemenkes bilang, MoU ini untuk memperbarui MoU dengan UNICEF 2004 silam. MoU itu mengatur proses pengadaan barang dan jasa melalui UNICEF, dari proses pengajuan, pembayaran, sampai pengiriman, sehingga memperlancar pemberian produk kesehatan esensial untuk masyarakat Indonesia.
Pengadaan dan pembelian vaksin akan dilakukan melalui Supply Division UNICEF di Copenhagen, Denmark. Melalui divisi itu UNICEF bisa melakukan pemesanan vaksin dengan jumlah besar dengan harga lebih rendah, sehingga terjadi penghematan signifikan.
“Kemitraan ini memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin (PCV) dengan harga 1/3 dari harga pasar saat ini. Jika diukur secara nasional, ini dapat mencegah hampir 10.000 kematian anak setiap tahun,” kata Debora Comini, Perwakilan UNICEF Indonesia, dalam keterangan resmi yang diterima suarasurabaya.net.
Comini menjabarkan, kesepakatan ini dilatarbelakangi pandemi Covid-19. Kasus terkonfirmasi terus meningkat dan menempatkan negara dengan jumlah kematian tertinggi di Asia Tenggara. Penting bagi Indonesia untuk mendapat kemudahan akses obat-obatan dan vaksin baru.
Dia menilai, ke depan, banyak negara yang berupaya keras memenuhi kebutuhan vaksin dan obat di wilayahnya. Untuk itu, melalui perjanjian kerja sama ini, dia menyakini Indonesia akan dapat banyak keuntungan termasuk penurunan harga vaksin dan obat serta menjalin kerja sama pengembangan vaksin antara produsen dalam negeri Indonesia (Biofarma) dengan UNICEF.
“Sementara kami sangat menantikan vaksin Covid-19, kami harus ingat untuk fokus pada hal-hal dasar. Imunisasi rutin untuk anak-anak, rantai pasokan yang kuat, petugas kesehatan terlatih, dan masyarakat yang sadar akan manfaatnya. Ini adalah dasar yang tidak boleh kita lupakan,” kata Comini.
Retno Marsudi Menteri Luar Negeri RI menyampaikan, sejak Covid-19 ditetapkan sebagai pandemi, Indonesia aktif menjalin kerja sama internasional dan multilateral termasuk melalui WHO Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator-COVAX Facility, dalam rangka mengupayakan kemudahan akses, keamanan dan harga vaksin yang terjangkau.
Indonesia masuk kategori Advanced Market Commitment (AMC) COVAX Facility. Dengan masuknya Indonesia pada COVAX Facility, maka Indonesia mendapatkan jaminan akses terhadap vaksin Covid-19 yang terjangkau dan berkualitas untuk 20 persen populasi beresiko pada akhir 2021.
Sampai sekarang, pemerintah Indonesia terus menjalin komunikasi intensif dengan GAVI dan COVAX Facility untuk mengetahui waktu persediaan vaksin dan harganya.
Hal senada juga disampaikan Terawan Agus Putranto Menteri Kesehatan, kemitraan global ini bukan satu-satunya inisiatif global, kerja sama pemerintah dan produsen terus dilakukan untuk memastikan vaksin Covid-19 tersedia di seluruh dunia untuk seluruh negara. Baik negara berpenghasilan tinggi maupun rendah.
Dalam konteks COVAX Facility, UNICEF memiliki peran sangat penting. Setiap negara termasuk Indonesia nantinya akan memiliki akses yang aman, cepat, dan merata terhadap vaksin Covid-19 apabila nanti vaksin sudah ditetapkan dan kemudian diproduksi.
“UNICEF dan mitra-nya berkomitmen terhadap negara-negara yang telah bergabung dalam COVAX termasuk Indonesia untuk mengadakan dan memberikan vaksin Covid-19 yang aman dan efektif secara cepat dan skala besar,” kata Menkes.
Pihaknya berharap, dengan terjalinnya kerja sama tersebut dapat mempercepat pengendalian Covid-19 tak hanya Indonesia namun juga dunia. “Semoga upaya kita memerangi Covif-19 ini bisa segera mengakhiri pandemi ini dan mengembalikan kesehatan bangsa dan masyarakat Indonesia,” ujarnya.(den/tin)