Jokowi Presiden Mendukung Penuh Upaya MA Meningkatkan Kualitas Peradilan

Joko Widodo Presiden menyatakan, masyarakat pencari keadilan sangat membutuhkan peradilan yang transparan, sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Sehubungan dengan itu, Jokowi mengapresiasi upaya Mahkamah Agung (MA) menjawab kebutuhan masyarakat dengan cara menghadirkan peradilan modern berbasis daring.

Pernyataan itu disampaikan Presiden, dalam forum Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (MA) Tahun 2019, Rabu (26/2/2020), di Jakarta Convention Center.

“Kami sangat menghargai upaya MA untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan yang berbiaya ringan. Ada e-court, e-summons, e-filing, e-payment, juga ada e-litigation,” ujarnya.

Menurut Presiden, kecepatan dan keterbukaan merupakan kunci penting bagi peradilan yang lebih baik. Dengan penerapan teknologi di bidang peradilan, perkara yang bisa ditangani Mahkamah Agung meningkat.

“Hasilnya sudah terasa, dari 20.275 beban perkara di tahun 2019, hanya tersisa 217 perkara yang belum diputus. Ini adalah jumlah terendah sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung,” tuturnya.

Selain itu, dalam rangka reformasi peradilan di Indonesia, Jokowi menegaskan dukungan kepada MA untuk berbenah. Salah satunya, meningkatkan kualitas Hakim Agung mau pun calon Hakim Agung.

“Di tengah banyaknya profesi baru di bidang hukum yang menjanjikan, minat untuk menjadi hakim juga harus terus didorong terutama masuk ke fakultas-fakultas hukum yang terbaik sehingga mendapatkan input calon-calon hakim yang semakin baik. Saya yakin dengan kualitas SDM yang semakin baik, maka kualitas putusan juga akan semakin baik,” kata Presiden.

Lebih lanjut, upaya peningkatan terhadap pengawasan hakim oleh MA dan Komisi Yudisial juga diapresiasi oleh Presiden.

Mantan Wali Kota Solo itu menilai, kualitas lembaga peradilan sangat ditentukan kredibilitas para hakimnya. Dengan kualitas lembaga peradilan yang semakin baik, Presiden berharap kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan makin kuat.

“Tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan adalah bagian yang sangat mendasar dari tumbuhnya kepercayaan masyarakat pada hukum. Kita ingin dalam masyarakat Indonesia tumbuh budaya sadar dan taat hukum sehingga hukum tampil bukan hanya dalam wajah yang represif yang menuntut kerja para penegak hukum, tapi sadar hukum sudah hidup dalam budaya masyarakat sehingga kerja-kerja para penegak hukum menjadi lebih ringan,” tandasnya.

Hadir dalam acara tersebut di antaranya Ma’ruf Amin Wakil Presiden, sejumlah pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua MA dan duta besar negara sahabat.(rid/iss)