Joko Widodo Presiden memerintahkan jajarannya untuk segera merealisasikan listrik masuk ke desa-desa, dan dinikmati dan diakses oleh warga, khususnya kalangan bawah.
Dengan begitu, Jokowi berharap masyarakat bisa memenuhi keperluannya sekaligus memberikan nilai tambah bagi peningkatan produktivitas ekonomi di desa.
Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat kabinet terbatas melalui video konferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4/2020).
“Masih ada 433 desa yang belum berlistrik. Walau jumlahnya sedikit kalau dibandingkan dengan total 75 ribuan desa di seluruh Tanah Air, tapi urusan itu harus diselesaikan,” katanya.
Berdasarkan data yang dipegang Presiden, desa-desa yang belum mendapat aliran listrik tersebar di 4 provinsi dengan rincian; 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, 5 desa di Nusa Tenggara Timur, dan 1 desa di Provinsi Maluku.
Supaya persoalan itu bisa segera teratasi, Kepala Negara meminta jajarannya untuk segera mengidentifikasi.
“Saya minta diidentifikasi secara jelas desa mana yang berdekatan dengan desa yang belum berlistrik, desa mana yang jarak rumah antarpenduduknya berjauhan dan mana yang berdekatan, sehingga kita dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat,” tegasnya.
Kalau identifikasi sudah terlaksana, Presiden meminta jajarannya segera menyiapkan anggaran, regulasi, dan kebijakan investasi yang diperlukan untuk mendukung program elektrifikasi di desa-desa tersebut.
“Dengan adanya listrik kita harapkan anak-anak bisa belajar di malam hari dengan penerangan lampu yang cukup sehingga kualitas pendidikan kita juga semakin meningkat,” imbuhnya.
Sekadar informasi, rasio elektrifikasi atau tingkat perbandingan jumlah penduduk yang menikmati listrik dengan jumlah total penduduk di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
Berdasarkan laporan yang diterima Preside, sampai April 2020, rasio tersebut telah mencapai angka 99,48 persen.
Peningkatan rasio tersebut cukup signifikan dibandingkan tahun 2014 yang masih berada di kisaran angka 84 persen. Capaian rasio sekarang juga melampaui target RPJMN 2015-2019 sebesar 96 persen.
Tapi, Kepala Negara meminta jajarannya untuk tidak cepat berpuas diri terlebih dahulu mengingat dalam indikator electricity access population, Indonesia masih berada di peringkat 95.
“Kita masih tertinggal dari Malaysia di peringkat 87, Vietnam peringkat 84, serta Singapura, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan yang berada di peringkat 2,” tuturnya.
Selain itu, dalam indikator electricity supply quality, Indonesia juga masih tertinggal dari negara-negara tetangga seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Singapura dengan berada pada peringkat 54. (rid/ang/rst)