Gugus Tugas Minta Masyarakat Surabaya Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Saat Masa Transisi

Irvan Widyanto Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan saat masa transisi 14 hari menuju kenormalan baru. Ia menegaskan, dalam Perwali baru tentang masa transisi, ada sanksi untuk masing-masing pelanggaran.

“Pemkot (Surabaya) akan memperketat dan menindak tegas pelanggaran perwali tatanan kehidupan normal. Jadi masyarakat Kota Surabaya khususnya kami mohon untuk kepentingan yang tidak penting, agar tetap stay at home,” ujarnya pada Kamis (11/6/2020).

Ia meminta agar masyarakat tetap berada di rumah jika tidak ada kepentingan mendesak. Selain itu, terkait tempat usaha, ada beberapa hal baru pada masa transisi ini. Salah satunya, semisal di mal, yaitu pembentukan mal tangguh.

“Jadi kita terkait dengan mal, sesuai dengan perwali tetap kita buka sesuai dengan aturan yang berlaku. Kedua, kita di seluruh mal, kemarin sore, ibu wali kota melalui vidcon sudah melakukan rapat terbatas, seluruh mall siap betuk mal tangguh,” jelasnya.

“Mereka yang awasi, kita yang supervisi, kalau ada pelangaran, akan ada tindak lanjut. Khususnya pada pengelolaan di perwali kita dicantumkan harus ada pembatasan jumlah pengunjung. kalau biasanya itu full 1000 harus 50 atau 60 persen. Tanggung jawab ada di mal tangguh,” tegasnya

Sebelumnya, pada Rabu (10/6/2020), Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menggelar video teleconference (vidcon) dengan sejumlah pemangku kepentingan, mulai dari pengurus tempat ibadah sampai pengelola pusat perbelanjaan.

Kepada para pengelola pusat perbelanjaan, Wali kota perempuan pertama di Surabaya ini berharap, pengelola pusat perbelanjaan ataupun pengusaha restoran, disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Menurutnya, jika para pengusaha tidak disiplin dan mengabaikan protokol kesehatan, ia takut penularan Covid-19 bisa saja terjadi di lingkup usaha. Sehingga hal ini dapat berimbas pada ditutupnya sektor usaha yang berdampak pula pada ekonomi yang tak berjalan.

“Yang harus kita lakukan adalah disiplin untuk aturan protokol kita. Kalau kita mau tidak lockdown, maka kita harus disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan,” katanya. (bas/ipg)