Gubernur Jatim Tak Kuasa Membendung Arus Mudik Lebih Awal

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur sudah mengimbau supaya masyarakatnya menunda mudik sampai Idul Adha demi menahan infeksi Covid-19.

Pada akhirnya dia mengakui, tak kuasa membendung arus mudik lebih awal sebelum Ramadan dan Idul Fitri. Dia banyak mendapat keluhan dari warganya.

“Ada yang cerita, ‘saya sudah coba, Ibu, jualan online, tapi hanya 20 persen dari omzet yang biasa kami jual’,” ujar Khofifah di Grahadi, Senin (30/3/2020).

Pemprov pun mengambil langkah antisipasi bersama bupati dan wali kota se-Jatim. Kabupaten/kota daerah terjangkit dia minta menyiapkan cek poin.

Cek poin itu semacam tempat berhenti kendaraan umum maupun pribadi di perbatasan antardaerah untuk pengecekan kondisi kesehatan warga dari luar.

Di Surabaya misalnya, Pemkot menerapkan penyekatan di 19 pintu masuk. Warga luar Surabaya yang tidak berkepentingan diminta menunda perjalanan.

“Mereka sudah menutup pintu tertentu supaya lebih terbatas aksesnya. Kalau lebih terbatas aksesnya lebih mudah untuk monitoring,” katanya.

Khofifah juga meminta agar Pemda sampai perangkat desa/kelurahan di Jatim memastikan ketersediaan ruang isolasi dan observasi di masing-masing RT/RW.

Tujuannya untuk mengantisipasi kemungkinan adanya gejala infeksi Covid-19 atas warga setempat, juga untuk warga yang baru datang dari perantauan.

Khofifah juga tetap memikirkan cara agar para pemudik mendapatkan fasilitas mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat badai Covid-19 di Jatim.

“Mereka bilang tolong supaya bisa dapat perioritas restrukturisasi kredit atas utang yang harus mereka bayar. Itu yang mereka inginkan,” kata Khofifah.

Tidak mau salah langkah, Khofifah sudah mengonsultasikan permintaan warganya yang mudik lebih awal itu dalam rapat virtual bersama pemerintah pusat.

Hasilnya, kata dia, pemerintah pusat menyerahkan formulasi restrukturisasi kredit dan bantuan bagi warga yang mudik itu kepada pemerintah provinsi.

“Kalau kami punya data yang bisa kami jangkau, itu bisa masuk (sebagai penerima bantuan). Datanya Pak Wagub yang sudah masuk baru 3,88 juta orang,” ujarnya.

Hasil pemetaan sementara Pemprov Jatim soal dampak sosial ekonomi sampai Senin (30/3/2020), diperkirakan ada 3,88 juta tenaga kerja terdampak Covid-19.

Data itu akan terus diperbarui untuk setiap sektor terdampak, juga akan diklasifikasikan karena sebagian dari tenaga kerja sudah masuk daftar penerima bantuan non tunai.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim beberapa waktu lalu menyebutkan hasil diskusinya dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.

Bahwa di tengah badai Covid-19 (91 orang positif dan 8 orang meninggal di Jatim) dan berbagai pembatasan yang diterapkan, pemerintah akan memikirkan bagaimana roda ekonomi masyarakat bisa tetap berputar.(den/rst)