Gubernur Jatim Minta Bupati/Wali Kota Tidak Menahan Anggaran Belanja APBD

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur meminta bupati dan wali kota tidak lagi menahan anggaran belanja APBD 2020 agar pemulihan ekonomi Jawa Timur pascapandemi bisa maksimal.

“Pada situasi ini kita harus memaksimalkan realisasi anggaran, terutama untuk mendorong sektor UMKM di daerah, di mana bupati/wali kota jadi komandannya. Tapi gas dan rem harus benar-benar diatur,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (28/7/2020).

Khofifah menjelaskan, dalam rangka pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, sektor UMKM perlu didorong. Karena UMKM, menurutnya, tulang punggung perekonomian di Jatim.

Selain UMKM, pertanian, peternakan, dan perikanan adalah sektor lain yang perlu didongkrak dengan memaksimalkan realisasi anggaran sehingga roda ekonomi tetap berputar di tengah krisis akibat pandemi.

Khofifah menekankan terjalinnya sinergitas para bupati/wali kota di Jatim untuk melaksanakan penanganan pandemi sesuai arahan Presiden. Strategi gas dan rem sesuai petunjuk presiden harus dijalankan.

“Perlindungan kesehatan masyarakat tetap jadi prioritas, pergerakan ekonomi juga sudah harus digerakkan. Keseimbangan antara pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus berseiring,” katanya.

Untuk menjalankan ini, Pemprov Jatim telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penyerapan Anggaran dan Pemulihan Ekonomi 2020 Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota se-Jatim.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Dyandra Convention Center, Senin (27/7/2020) itu hadir bupati/walikota se Jatim, serta sekretaris daerah dan inspektorat dari seluruu kabupaten/kota.

Hadir pula dalam kegiatan itu Emil Elestianto Dardak Wagub Jatim, Ketua DPRD Jatim, Kajati Jatim, Kasdam V/ Brawijaya, Wakapolda Jatim, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Kepala BPKP, dan Sekdaprov Jatim. (den/bas/ipg)