Pradeep Kumar Rawat Duta Besar (Dubes) India untuk Indonesia membatalkan secara sepihak pertemuan dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat dan 61 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam di kantor MUI, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/3/2020) sore.
Pertemuan ini sedianya akan membahas kondisi umat Islam di India menyusul konflik yang terjadi di sana yang memakan korban dari kalangan umat Islam. Padahal pihak kedutaan sendiri yang menentukan waktunya.
KH Muhyiddin Junaidi Wakil Ketua Umum MUI menceritakan kronologis rencana pertemuan Dubes India dengan sejumlah Ormas Islam itu. Dubes India mengirimkan surat ke MUI guna mengadakan pertemuan silaturahmi dengan pimpinan MUI mengenai kondisi umat Islam di India.
“Kita setujui hari ini dan tanggal ini (Kamis, 12 Maret 2020) pukul 13.00 WIB. Tetapi ada surat masuk yang mengatakan Duta Besar tidak bisa berada di MUI pada pukul 13.00 karena masih dalam perjalanan dari luar negeri,” ujar Muhyiddin di hadapan perwakilan 61 Ormas Islam di Gedung MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis sore (12/3/2020).
Dia menjelaskan, pihak kedutaan besar India meminta pertemuan diundur hingga pukul 17.00 WIB. MUI menyampaikan kepada 61 Ormas Islam bahwa dialog pertemuan dengan Dubes India diundur hingga pukul 17.00 WIB.
“Tiba-tiba pukul 15.30 beliau mengirim pesan WA (WhatsApp) mengatakan bahwa beliau ini kata Sekretarisnya ke luar kota. Jadi awalnya jam 16.30 WIB sudah ada di MUI dan WA berikutnya jam 17.00 WIB beliau ke luar kota,” jelasnya.
“Saya tidak tahu apakah ini pembatalan sepihak. Biasanya kalau orang salah, dia takut. Tapi kalau orang benar, dia akan tetap datang,” kata Muhyiddin.
Menurut dia, pihak kedutaan besar berkilah tidak bersedia datang dengan alasan keamanan. Pradeep meminta agar pertemuan diadakan di kantor Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Meski tidak jadi dihadiri pihak kedutaan besar India, pertemuan MUI dengan ormas-ormas tetap dilanjutkan dan membahas berbagai hal tentang kondisi umat Islam di India. MUI dan perwakilan ormas Islam menyampaikan sejumlah catatan untuk pemerintah India. (faz/tin/iss)