DPR RI: Penyusunan Protokol New Normal Jangan Terburu-Buru

Puan Maharani Ketua DPR RI menegaskan, rencana pemerintah melaksanakan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19 (new normal) perlu dipastikan lebih dulu berbagai rinciannya.

“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” ujar Puan di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/5/2020).

Menurut Puan, protokol kenormalan baru akan berbeda-beda untuk setiap jenis kegiatan atau lokasi. Contohnya protokol di pasar, pusat perbelanjaan, sekolah, tempat kerja, atau tempat umum lainnya akan memiliki variasi-nya masing-masing.

WHO sendiri, kata Puan, telah menyusun beberapa pertimbangan bagi negara-negara sebelum menerapkan kehidupan normal baru. Seperti kemampuan mengendalikan transmisi virus Corona, juga kemampuan Rumah Sakit menguji, mengisolasi, dan menangani tiap kasus dan melacak tiap kontak.

Selain itu, kajian-kajian ilmiah sebelum penerapan kenormalan baru harus dilakukan secara mendalam sebagai acuan pengambilan kebijakan.

“Transparansi data menjadi penting. Sebab pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat, saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemic Covid-19? Serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan? Sehingga rakyat mengetahui jelas mengapa disusun protokol kenormalan baru,” tegasnya.

Di dalam protokol kenormalan baru, kata Puan, harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona.

“Harus benar-benar lengkap rincian antisipasi dan langkah-langkahnya. Termasuk pihak mana saja yang bertanggung jawab atas setiap tindakan,” kata dia.

Kesemuanya nanti, menurut Puan, harus dilakukan secara disiplin, baik dari aparat pemerintah yang mengawasi, maupun kedisiplinan warga.(faz/den/rst)