Khofifah Targetkan BLT Dana Desa Sampai ke Masyarakat Sebelum Lebaran
Rabu, 13 Mei 2020 | 19:55 WIB
Langkah Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur (Jatim), dalam menangani pandemi Covid-19 mendapat kritik pedas dari elemen mahasiswa. Mereka yang mengatasnamakan kelompok Cipayung Plus Jatim ini pun memberikan rapor merah untuk Khofifah.
Menurut Yogi Pratama Ketua HMI Jatim, rapor merah penanganan Covid-19 bagi pemerintahan Khofifah ini bukan tanpa alasan. Sebab, kini Jatim menduduki peringkat kedua terbanyak kasus positif Covid-19 secara nasional. Tentunya hal ini bukan prestasi, melainkan mendekati unsur kegagalan.
“Padahal sudah ada yang terapkan PSBB. Tapi PSBB-nya tidak efektif, Ini menunjukkan bahwa Gubernur gagal dalam mengkoordinasi tiga daerah yakni Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik,” ujar Yogi Pratama Ketua HMI Jatim dalam rilis resminya, Kamis (14/5/2020).
“Sejauh ini belum terlihat strategi yang jitu dari Gubernur Jatim dalam perang melawan Covid-19 di kabupaten/kota,” dia menambahkan.
Senada dengan Yogi, Nabrisi Rohid Ketum GMNI Jatim, menilai selama masa PSBB tidak ada koordinasi yang baik antara Pemprov Jatim dengan Pemkab/Pemkot di Surabaya Raya. Bahkan Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya terlihat saling menyalahkan.
“Ini kan berbahaya dalam ngurus Covid-19,” ucapnya.
“Harusnya Gubernur Jatim bisa merangkul dan mengajak komunikasi daerah-daerah yang kesulitan menangani Covid-19. Hari ini, saatnya saling gotong-royong. Pemprov jangan sampai kalah sama masyarakat. masyarakat sudah gotong royong menggalang donasi. Gak usah saling menyalahkan, mending fokus urus Covid-19,” tegas Naha sapaan akrabnya.
Sementara itu, Rijal Faizin Rahman Ketua KAMMI Jatim menyebut, pemprov lamban dalam penanganan Covid-19. Sehingga kini semua daerah di Jatim menjadi zona merah. Ditambah lagi, penyaluran bantuan menurutnya masih amburadul.
“Sehingga yang terjadi, tidak terasanya keterlibatan pemprov dalam memberikan bantuan kepada masyarakat Jatim bahkan salah sasaran, khususnya untuk warga perantauan yang terjebak di kota perantauannya,” kata Rijal.
Bahkan, Andreas Susanto Ketua IMM Jatim meminta Khofifah jangan hanya pencitraan saja. Dia berharap agar mantan Menteri Sosial itu fokus mengambil langka preventif penyebaran Covid-19.
“Bukan pencitraan bagi-bagi sembako. Itu bukan kelasnya gubernur, kalaupun hanya bagi-bagi masyarakat juga bisa,” Andreas menegaskan.
Lebih lanjut, kritik juga dilayangkan Ridwan Tapatfeto Ketua GMKI Jatim. Dia menilai Khofifah kurang serius dalam penanganan PSBB. Hal itu dapat dilihat dari masih banyak aktivitas masyarakat, perusahaan yang masih beroperasi dan kesiapan medis yang belum maksimal.
“Itu menandakan bahwa gubernur kurang begitu sigap,” kata dia. (bid/ang/rst)
NOW ON AIR SSFM 100
