Dampak Covid-19 Terhadap Transportasi Publik di Jatim Masif

Dari sejumlah sektor perekonomian yang terdampak wabah Covid-19 di Jawa Timur, sektor transportasi publik termasuk yang paling terdampak secara masif. Ada beberapa solusi untuk pekerja di sektor ini.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jatim memastikan, meskipun beredar kabar social distancing tidak dijalankan dan banyak masyarakat tetap mudik, dampak terhadap transportasi publik tetap massif.

“Penurunan transportasi publik ini masif. Sangat masif. Sebagaimana dianalisis tim ekonom dan gugus tugas sosial ekonomi, transportasi publik termasuk yang paling terdampak,” ujarnya, Minggu (5/4/2020).

Pemprov bersama perwakilan organisasi angkutan darat (Organda) se-Jatim serta perusahaan pemanggil kendaraan angkutan dalam jaringan (ojek/taksi online) bertemu untuk membahas solusi bagi para pekerja.

“Solusi yang sedang dibahas adalah social safety net atau jaring pengaman sosial. Sedang dibahas oleh Bu Gubernur bersama DPRD Jatim. Satu lagi skema dari Kementerian Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Pemprov Jatim berkomitmen menjalankan jaring pengaman sosial dengan memberikan bantuan kepada para pekerja terdampak, terutama bagi pekerja yang belum masuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Ada skema lain dari Kementerian Tenaga Kerja yang menurut Emil semacam stimulus bagi pekerja yang dirumahkan atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaannya.

“Tetapi, untuk transportasi publik ini, banyak dari mereka yang sifatnya mitra. Jadi tidak masuk hubungan ketenagakerjaan. Karena itu yang paling masuk skema social safety net,” ujarnya.

Bagi perusahaan transportasi publik yang punya karyawan, mereka bisa mengarahkan karyawannya untuk mengikuti skema dari Kementerian Tenaga Kerja. Bagi yang bukan karyawan masuk skema social safety net.

“Satu hal yang tidak kalah penting, ini (jaring pengaman sosial) tidak akan bisa (berjalan) optimal tanpa peran serta kabupaten/kota. Dari komunikasi yang terjalin, kami lihat ada antusiasme tinggi dari rekan-rekan bupati/wali kota untuk berbuat sesuatu kepada masyarakatnya yang terdampak,” kata Emil.

Emil berharap, keseriusan Pemprov dalam memitigasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 di Jatim menjadi penyemangat bagi seluruh kepala daerah untuk bergotong-royong.

“Artinya, kalau memang bupati/wali kota merasa kurang, mereka boleh menambahkan bantuan untuk warganya. Enggak ada larangan,” ujar Emil.

Sekadar mengingatkan, Pemprov Jatim sedang dalam proses finalisasi refocusing kegiatan dan relokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19 di Jatim. Salah satunya untuk menyiapkan social safety net.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim beberapa waktu lalu menyatakan, Pemprov akan menyiapkan Rp2,384 triliun APBD hasil refocusing dan relokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Finalisasi tentang porsi anggaran untuk kegiatan promotif-preventif, kuratif, tracing (pelacakan), maupun mitigasi dampak sosial dan ekonomi dibahas bersama DPRD Jatim, Minggu malam.

Itu adalah rapat finalisasi Pemprov-DPRD Jatom untuk menentukan kekuatan anggaran Pemprov Jatim dalam melakukan antisipasi, penanganan, dan mitigasi dampak sosial akibat Covid-19.(den/tin)