Antisipasi Penumpukan Kendaraan, Pemprov Minta Pembagian Jam Kerja

Penumpukan ratusan ribu kendaraan di Bundaran Cito dan Waru pada hari pertama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Selasa (28/4/2020), menjadi bahan evaluasi Pemprov Jatim.

Ratusan ribu kendaraan di Bundaran Cito dan Waru harus mengantre untuk diperiksa oleh petugas di check point (titik pengecekan) sehingga justru menimbulkan kerumunan massa.

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur dalam konferensi pers di Gedung Negara Grahadi Selasa malam mengatakan, Pemprov Jatim sudah mendiskusikan solusi penumpukan itu dengan asosiasi dunia usaha.

“Kami juga melihat penumpukan ini adalah bagian dari arus lalu lintas yang menuju tempat kerja, maka kami sedang mencari solusinya bersama asosisasi dunia usaha,” katanya.

PSBB, lanjut Mantan Bupati Trenggalek itu, bertujuan untuk melindungi masyarakat dengan melakukan sejumlah pembatasan. Namun bukan berarti melarang masyarakat untuk bekerja.

“Salah satu solusi yang sedang kami bahas adalah pembagian jam kerja industri supaya penumpukan kendaraan seperti yang terjadi tadi pagi tidak terjadi lagi. Masih kami diskusikan,” katanya.

Emil berdalih, sebenarnya pada hari-hari biasa, dengan adanya check point atau tidak, tetap terjadi penumpukan kendaraan masyarakat yang menuju ke tempat kerja di Bundaran Waru dan Bundaran Cito.

“Check poin memang akan menimbulkan penumpukan yang terkonsentrasi. Tapi kalau itu tidak ada, justru akan terjadi konsentrasi massa yang kontradiktif dengan apa yang ingin dicapai PSBB,” ujarnya.

Heru Tjahjono Sekdaprov Jatim yang juga Ketua Sub Gugus Tugas Pelaksana PSBB memastikan, pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan para pengusaha di Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER) sudah dilakukan.

“Kami sudah membahas kemungkinan penerapan pembatasan dan pembagian jam kerja. Sesegera mungkin akan kita terima jadwalnya agar para pekerja ini tidak menumpuk di salah satu jam saja,” ujarnya. (den/ang/ipg)