Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya memaparkan beberapa alasan tidak ingin ada jalan tol di Kota Surabaya. Menurutnya, kalau ada jalan tol, hanya orang kaya atau yang punya mobil saja yang bisa lewat. Selain itu, dia tidak ingin beban Kota Surabaya terlalu berat seperti Jakarta.
“Kenapa ngotot ini (Jalan Merr-Pondok Tjndra) harus ditembus. Karena saya tahu sebagian besar warga saya menggunakan sepeda motor. Kalau jalan seperti ini (arteri) siapa pun bisa lewat tidak peduli kaya atau miskin. Kalau ini jalan tol maka yang punya mobil saja yang bisa lewat,” ujar Risma dalam pidato peresmian pembukaan Jalan Merr-Pondok Tjandra, Sabtu (15/2/2020).
Risma juga menginginkan beban Kota Surabaya tidak terlalu berat seperti Jakarta. Maka dari itu, Risma membuka jalan penghubung dengan daerah lain dengan jalan arteri, supaya perekonomian dan kepadatan penduduk menyebar ke daerah lain seperti Gresik dan Sidoarjo.
“Kenapa jalan ini dibuka, ini bedanya dengan di Jakarta. Kalau di Jakarta itu bebannya di Jakarta. Tapi kalau ini dibuka Sidoarjo juga akan ikut tumbuh,” katanya.
Menurut Risma, kalau Kabupaten Sidoarjo berkembang, maka tekanan itu tidak hanya di Surabaya.
“Kalau Surabaya berkembang tapi tidak ada lahan lagi terus orang tidak punya umah, dan tidak ada pekerjaan, malah nanti nyopet,” katanya.
Menurut Risma, teori perencanaan kota harus mempertimbangkan penyebaran ekonomi. Itulah alasan Risma membangun jalan arteri penghubung ke daerah lain agar sama-sama berkembang.
“Saya buka Banyu Urip (JLLB) biar perekonomian Gresik bagus, Jl Ahmad Yani bisa menghubungkan Sidoarjo bagian barat lebih mudah, lalu Merr ini menghubungkan Sidoarjo sisi timur. Kami juga lagi proses di kawasan timur sampai Suramadu,” kata Risma.
Sementara itu, Jalan Tol Tengah Waru (Aloha)-Wonokromo-Tanjung Perak, yang pernah menjadi proyek strategis nasional tapi tak kunjung terwujud sejak 2013 lalu, masuk proyek prioritas Peraturan Presiden (Perpres) 80/2019.
Dalam Perpres Percepatan Pembangunan di Jatim itu, estimasi investasi proyek Tol Tengah, yang jadi bagian pengembangan kawasan Gerbangkertosusila, itu senilai Rp6,491 triliun.
Sesuai yang termuat dalam Lampiran Perpres 80/2019, investasi pengerjaan proyek Tol Tengah ini akan dibiayai dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha.
Ketika proyek Tol Tengah ini menjadi proyek strategis nasional pada 2013 silam, pemerintah mengestimasikan investasi senilai Rp11 trilliun. Tapi proyek ini mandeg karena ditolak Pemkot Surabaya.
Soal masuknya kembali proyek tol tengah di Perpres 80/2019, Pemprov Jatim belum membahas secara detail. Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan, Pemprov masih memetakan.
“Yang kami lakukan baru pemetaan,” katanya, Kamis (26/12/2019). “Kami masih memilah dampak kewilayahan semua proyek di Perpres itu.” (bid/iss)