Pengamat Sebut Perlu Pendekatan Sosial untuk Kembangkan Wisata Madura

Dalam membangun potensi wisata yang ada di Madura, perlu adanya perubahan dengan mengadopsi sistem ekonomi modern. Begitu juga dengan rencana pembangunan Indonesia Islamic Science Park (IISP) di kawasan kaki Suramadu sisi Bangkalan, yang membutuhkan pendekatan kultur agar pengembangan ekonomi di Madura dapat terwujud.

Joan Hadi Dosen Ekonomi Universitas Trunojoyo mengatakan, pembangunan IISP tak lain agar warga Madura yang terkenal dengan kultur islami-nya, dapat berkembang dengan adanya perubahan ekononomi modern. Sayangnya, banyak investor yang mengurungkan niatnya untuk berinvestasi karena terkendala masalah kultur.

Untuk itu, ia menilai perlu adanya pendekatan kultural, terutama kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat setempat, untuk dapat menerima perubahan ekonomi dengan cepat.

“Di Madura itu patron tertingginya ulama. Kyai itu selalu diatas Bupati secara sosial. Kalau kyainya memberi izin, maka semua akan ikut. Jadi lebih ke (mendekati) pemuka agama agar menerima perubahan, agar investasi besar bisa masuk,” kata Joan Hadi kepada Radio Suara Surabaya, Senin (20/1/2020).

Namun ia juga membantah jika masyarakat Madura tertutup dengan perubahan. Menurutnya, masyarakat Madura sebenarnya terbuka dengan perubahan ekonomi, hanya saja membutuhkan lebih banyak waktu dibanding dengan daerah lain.

“Kultur di Madura itu terbuka dengan perubahan. Cuma kecepatannya saja. Misal ada bisnis baru, mereka bisa menerima tapi lambat. Misalnya fastfood ayam goreng yang buka di Bangkalan. Baru satu tahun ini bisa diterima,” tambahnya.

Ia menyampaikan, bahwa masyarakat butuh aksi nyata dari pemerintah untuk pengembangan ekonomi di Madura. Karena selama ini, pemerintah hanya memberikan master plan sehingga pencairan dana untuk pembangunan tidak segera turun.

Selain itu, lanjut Joan Hadi, perlu adanya beberapa pembenahan dalam Peraturan Daerah (Perda), yang mayoritas menjadi kendala investor sulit untuk masuk ke Madura.

“Perlu dua handicap, pertama pembenahan Perda. Itu masih kurang tanggap dengan perubahan dan bisnis. Klien kalau bilang ke saya, mau investasi, selalu terkendala dengan Perda,” ujarnya,

Yang kedua, menurutnya masyarakat Madura harus menerima perubahan dengan cepat. Salah satunya, pemerintah dan investor harus melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat yang ada disana.

Selanjutnya, adanya kemudahan birokrasi agar proses investasi lancar dan tidak terhambat. Karena selama ini, pengurusan administrasi untuk membuka usaha di Bangkalan misalnya, membutuhkan waktu cukup lama dibandingkan daerah lain seperti di Surabaya.

“Saya ingin bisnis di Madura itu lancar, seperti Surabaya. Misalnya saya kemarin saja mengurus perizinan usaha di Bangkalan butuh waktu 3 bulan. Tapi di Surabaya cuma 3 hari,” imbuh Joan Budi.

Dengan begitu, jika potensi wisata dan daerah ekonomi di Madura dapat dikembangkan, ia berharap Madura dapat menjadi daerah yang setara dengan daerah lain di Jawa Timur.

“Madura bisa jadi daerah yang setara di Jatim, karena kita secara sosial masih sering diperlakukan sebagai kelas dua di Jawa ini,” tutupnya.(tin/rst)