Pemkot Surabaya Sudah Empat Kali Tagih Utang BPJS Kesehatan Rp62 M

BPJS Kesehatan masih menanggung utang Rp62.433.000.000 kepada Pemkot Surabaya. BPJS belum membayarkan klaim selama 4 bulan di dua rumah sakit milik Pemkot Surabaya.

Febria Rachmanita Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengatakan, potensi piutang BPJS Kesehatan itu secara total mulanya Rp 71 miliar, tapi karena sudah dibayar sebagian, masih tersisa Rp62 miliar.

“Pemkot Surabaya setiap bulan membayarkan iuran PBI sebesar Rp13,3 miliar dan (non PBI) tenaga kontrak di lingkungan Pemkot Surabaya sebesar Rp3,9 miliar,” ujar Febria dalam konferensi pers di Kantor Humas Pemkot Surabaya, Senin (6/1/2020).

Dalam penagihan piutang ini Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya sudah melayangkan surat penagihan ke BPJS sebayak empat kali. Surat bu wali 4 kali. Isinya mempertanyakan kesiapan BPJS membayar utang premi itu.,

“Baru di surat ke empat dijawab oleh BPJS Kesehatan Surabaya bahwa mereka belum bisa membayar karena keuangan dari BPJS pusat belum turun,” katanya.

Nunggaknya klaim BPJS ini, kata Febria, tidak mengganggu pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Tapi, cukup mengganggu Cash Flow di RSU Soewandhi dan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Akhirnya, untuk pembelian obat juga harus disokong subsidi APBD.

“Pelayanan kesehatan tidak akan merugikan masyarakat, tapi Cash Flow cukup mengganggu RS. Selama 4 bulan jasa pelayanan dokter juga belum terbayar,” katanya.

Sementara itu, Yusron Sumartono Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya mengatakan, sebenarnya piutang yang belum dibayar BPJS itu bisa menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) di tahun 2019 kemarin. Namun, hingga akhir tahun belum bisa terbayarkan ke Pemkot Surabaya.

“Pendapatan Surabaya targetnya Rp9,9 triliun, realisasinya RT 9,9 teiliun (target 100 persen). Sebetulnya masih ada potensi, pendapatan dari BPJS. Sampai akhir tahun kurang bayar dari BPJS,” katanya. (bid/iss/ipg)