Kemendagri Targetkan Semua Pemda Punya Anjungan Dukcapil pada 2021

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) targetkan seluruh Pemerintah Daerah sudah terapkan layanan kependudukan dan pencatatan sipil dengan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) pada 2021 mendatang.

Tito Karnavian Mendagri mengatakan, keberadaan ADM di setiap Pemda akan mengatasi masalah KTP elektronik yang selama ini belum juga tercetak. “Anggarannya sudah siap,” kata Tito.

“Kalau ada kekurangan saya sudah ketemu Menkeu dua kali, akan didukung. Karena ini, kan, memang dinamis. Banyak orang ganti status, ganti KTP, pindah rumah-ganti KTP. InsyaAllah bisa teratasi.”

Tito mengatakan ini usai mengikuti acara Rapat Koordinasi Pemprov Jatim dan Penyerahan ADM kepada perwakilan kabupaten/kota Jatim di Grand City Surabaya, Jumat (31/1/2020).

Kemendagri, kata Tito, sudah menganggarkan penyediaan blanko KTP elektronik sebesar Rp260 miliar. Dia bilang, kementeriannya juga sudah mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu.

Sementara untuk pengadaan ADM ini, Kemendagri menyerahkan biaya pengadaan kepada masing-masing Pemda yang bisa memesan dan membeli lewat Katalog Elektronik.

“Alat ini sangat bermanfaat. Saat ada banjir, KTP hilang. Database sudah ada. Masyarakat tinggal mengakses mesin ini bisa langsung cetak ulang. Tidak perlu antre di Dispendukcapil,” ujar Tito.

Tidak hanya itu, dengan penerapan ADM di setiap daerah, pemerintah dapat menghemat anggaran untuk pengadaan kertas sekuritas untuk mencetak Kartu Keluarga.

Mesin ADM akan mencetak Kartu Keluarga di kertas A4 biasa. Mendagri menegaskan, penghematan anggaran pengadaan kertas sekuritas dengan mesin ini bisa mencapai Rp450 miliar.

Zudan Arif Fakrulloh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) mengatakan, Kemendagri menargetkan pada 2021 mendatang semua Pemda sudah menerapkan ADM di masing-masing wilayah.

“Kalau Pemda mau membeli bisa lewat e-katalog. Dengan anggaran masing-masing, kami tidak sediakan anggaran. Harganya, untuk satu unit ADM ini antara Rp150-Rp200 juta,” ujarnya.

Kemendagri akan terus mendorong Pemda lainnya untuk membeli dan menerapkan ADM demi memudahkan pelayanan publik, terutama pelayanan Dukcapil. Saat ini Pemda yang sudah membeli ADM tidak lebih dari 10 daerah.

Tiga di antara Pemda yang sudah membeli ada di Jawa Timur. Antara lain Magetan, Sidoarjo, dan Jombang. Selain itu, kata Zudan, ada Musi, Banyuasin, Wonogiri, dan Tangerang Selatan.

“Surabaya belum. Makanya kami mendorong. Ini, kan, untuk masyarakat. Saya berharap bupati/wali kota lainnya beli. Bisa diletakkan di kecamatan, di mall, atau di kampus,” katanya.(den/iss/ipg)