Joko Widodo Presiden RI, Rabu (12/2/2020), melantik Laksamana Madya TNI Aan Kurnia sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Istana Negara, Jakarta.
Usai melaksanakan prosesi pelantikan, Jokowi menyampaikan sejumlah harapan kepada Kepala Bakamla yang baru.
“Saya berharap dengan diangkatnya Pak Aan Kurnia, ke depan yang kita inginkan tadi bisa dikawal dan dipercepat sehingga betul-betul kita memiliki sebuah coast guard yang namanya Bakamla, yang diberi kewenangan di perairan kita,” ujarnya.
Proses transformasi tugas dan fungai Bakamla menjadi penjaga pantai dalam RUU Keamanan Laut yang masuk Prolegnas Prioritas tahun 2020, akan segera dibahas Pemerintah dan DPR.
“Pemerintah berharap ke depan Bakamla menjadi embrio coast guard Indonesia. Sehingga nanti lembaga yang lain kembali ke institusinya masing-masing dan di laut yang diberikan kewenangan hanya Bakamla. Tapi ini masih proses regulasinya agar ada harmonisasi,” papar Jokowi.
Sementara itu, Laksdya Aan Kurnia mengungkapkan sejumlah hal yang akan dia terapkan di lingkungan kerja Bakamla.
Mantan Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) itu mengungkapkan, sumber daya manusia di Bakamla berasal dari instansi yang berbeda-beda. Ada dari tiga matra TNI, Polri, Kejaksaan, dan pegawai negeri sipil.
Maka dari itu, Aan ingin menetapkan suatu standar pengetahuan kepada seluruh SDM di Bakamla.
“Saya mau membuat standardisasi, sehingga begitu masuk Bakamla, mereka punya pengetahuan tentang hukum laut, hukum internasional, tentang penegakan hukumnya, harus sama semua,” katanya.
Selain itu, Aan juga berencana mensinergikan pemangku kepentigan yang bertugas menjaga keamanan laut. Karena,sekarang ada 17 undang-undang terkait keamanan laut yang tumpang tindih.(rid/ipg)