Daripada MRT atau LRT, Menhub Sarankan ART karena Lebih Fleksibel dan Murah

Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan menyarankan Pemprov Jatim memilih Autonomous Rail Rapid Transit (ART) daripada Light Rapid Transit (LRT) untuk transportasi publik di Gerbangkertosusila.

Dia sampaikan ini dalam rapat koordinasi tentang proyek transportasi Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi bersama Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur.

“Dalam diskusi kemarin, memang kami berpikir untuk menggunakan ART. Karena praktis, ART ini lebih fleksibel,” katanya dalam rapat yang berlangsung di VIP Room T2 Bandara Juanda, Selasa (21/1/2020).

ART kata Budi, memungkinkan diterapkan di daerah yang memiliki badan jalan yang sempit dan memungkinkan penerapan kombinasi jalur umum dengan jalur layang (elevated).

“Kalau jalannya agak sempit bisa naik ke atas, jadi ini bisa dikombinasikan,” katanya di hadapan Khofifah dan jajarannya serta sejumlah Dirjen Kementerian Perhubungan yang hadir.

Zulfikri Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan menjelaskan, ART dikembangkan dengan tujuan mengkombinasikan antara MRT, LRT, dan transportasi bus.

“ART bisa jalan secara otomatis dengan tiga rangkaian gerbong. Kalau bus itu lemah di kapasitas, ART ini punya kapasitas seperti LRT. Dan transportasi ini bisa diterapkan di lebar jalan yang cukup efisien,” ujarnya.

Dia menambahkan, ART masih dalam kelompok kereta sejenis LRT. Meski dalam satu rangkaian ada tiga gerbong yang dibawa, ART memungkinkan berputar di radius sempit.

Selain alasan fleksibilitas, Menhub menyatakan dengan jujur, saran ART daripada LRT itu karena pertimbangan dana yang dimiliki pemerintah. Menurutnya, dana Kemenhub saat ini sangat kecil.

“Jujur, dana pemerintah ini sedikit sekali. Bayangkan, dana kita cuma Rp43 triliun. LRT itu, satu tempat, bisa menghabiskan Rp15 triliun. Jadi (kalau pakai ART) mungkin kita tidak perlu terlalu mahal,” ujar Budi.

Zufikri Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub memperkirakan, harga ART bisa lebih murah antara 30 sampai 40 persen dibandingkan dengan harga LRT.

Sebab itu juga, Menhub mengatakan, sejak awal dia mengusulkan proyek transportasi publik di Jatim ini dikerjakan dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

“Karena kalau kita tiba-tiba menentukan (LRT) 10 kilometer, seperti di Palembang, enggak efektif. Sudah keluar uang banyak, enggak efektif. Ada effort yang tidak perlu dilakukan harus kita lakukan,” katanya.

Secara umum, Menhub menyarankan, perlu adanya pilot project transportasi publik di sejumlah rute (trase) Gerbangkertosusila. Dia juga menyarankan adanya studi banding ke beberapa negara lain.

Setelah pertemuan ini, Budi berharap, Penentuan lokasi pilot project, studi banding ke negara lain, dan penentuan format KPBU bisa dilakukan secara bersamaan oleh Kemenhub dan Pemprov Jatim.

“Silahkan pak wagub berkoordinasi tentang tempat pilot project , mengunjungi negara yang punya kapasitas, dan membuat format KPBU. Ketiganya kita lakukan bersamaan,” ujarnya.

Ada satu jenis transportasi kereta lain yang dia sarankan kepada Khofifah dan jajarannya. Jenis transportasi itu adalah Trolleybus (Bus Troli/Bus Listrik). Karena sejumlah negara menerapkan ini.

“Itu ada di mana-mana. Di Zurich, di Praha. Itu bentuk sederhana. Bus listrik. Tidak seperti trem, dia tanpa rel. Itu juga bisa dikombinasikan. Kalau sudah digunakan di banyak negara Eropa, saya kira itu bukti bahwa itu handal,” katanya.

Menyikapi saran Menhub ini Khofifah menyatakan masih menunggu. Menurutnya, Jumat (24/1/2020) besok, Emil Dardak akan ke Jakarta menemui konsultan asal Jerman yang melakukan studi kelayakan.

“Tim dari Jerman itu yang melakukan studi kelayakan dan visibilitas jenis transportasi publik yang sesuai untuk diterapkan di wilayah Gerbangkertosusila Jawa Timur,” katanya.(den)