Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memulai road show ke sejumlah kementerian koordinator dan kementerian teknis di Jakarta, Selasa (14/1/2020).
Tujuan road show itu terutama untuk memastikan seluruh program dan proyek prioritas di Jatim masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Insya Allah besok sore kami road show, Pak Wagub yang komunikasi dengan Menko dan kementerian teknis,” kata Khofifah Gubernur Jatim, Senin (13/1/2020).
Menurutnya, Pemprov Jatim perlu menashih (memastikan kebenaran/mengonfirmasi) ratusan program dan proyek dalam lampiran Perpres 80/2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Jatim.
Ada 218 program dan proyek prioritas di lampiran Perpres 80/2019 dengan berbagai skema. Baik memakai APBN, APBD, maupun Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).
Khofifah bilang, sebelum Perpres disepakati sampai akhirnya disetujui presiden, program dan proyek itu sudah dikoordinasikan secara detail soal lokasinya, anggarannya, dan sumber pendanaannya.
“Itu di lampiran sudah ada. Kami ingin memastikan bahwa lampiran Perpres itu masuk dalam RPJMN. Karena RPJMN kemungkinan akan disahkan tanggal 20 Januari ini,” ujarnya.
Rombongan Pemprov Jatim yang juga akan terdiri dari DPRD, Bank Indonesia Perwakilan Jatim, serta pihak lain di Jatim itu akan melakukan road show selama beberapa tahapan.
“Besok InsyaAllah dengan menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara), berikutnya dengan Menteri Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), lalu ke Menko Perekonomian, dan juga Menko Maritim dan Investasi,” katanya.
Setelah road show untuk memastikan masuknya semua program dan proyek Perpres 80/2019 di RPJMN, Pemprov akan road show lagi untuk memastikan semua itu masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pusat.
“Sehingga ketika RPJMN selesai, RPJMD kita harus disesuaikan. Begitu juga RKPD kita (Jatim) nanti akan disesuaikan juga dengan RKP pusat,” ujarnya.
Senin siang, Khofifah Indar Parawansa sebagai Gubernur Jatim kembali mengumpulkan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di Kantor Gubernur untuk melakukan rapat terbatas (Ratas).
Ratas itu berkaitan dengan prioritas pelaksanaan infrastuktur di Jatim dan Pengembangan Pasar Puspa Agro di Jemundo, Sidoarjo, termasuk pembangunan akses jalan di Jemundo yang sudah dialihkan dari menggunakan APBN kini memakai APBD Jatim.(den/iss/ipg)