51 Kasus Positif dalam Sepekan, Pemprov Jatim Tidak Transparan Soal Riwayat Penularan

Berdasarkan pemutakhiran data kasus COVID-19 di Jawa Timur sampai Selasa (24/3/2020), saat ini jumlah pasien positif terjangkit COVID-19 menjadi 51 kasus. Bagaimana riwayat penularannya?

Sebagaimana diketahui, dua kasus pertama di Indonesia dari Depok punya riwayat kontak dengan seorang WNA Jepang yang dinyatakan positif COVID-19 di Malaysia. Mereka bertemu di klub dansa di Jakarta.

Pemerintah lantas melakukan tracing terhadap orang-orang yang pernah mengikuti klub dansa itu, sehingga beberapa kasus positif COVID-19 lainnya teridentifikasi.

Riwayat penularan lainnya yang diketahui publik masih berkaitan dengan pemulangan ABK Kapal Pesiar Diamond Princess.

Salah satu yang diduga terjangkit akibat rantai penularan ini adalah Budi Karya Sumadi Menteri Perhubungan.

Setelah itu, kasus-kasus lain bermunculan di berbagai daerah, termasuk di Jawa Timur, tanpa ada penjelasan detail tentang mata rantai atau riwayat penularannya.

Khofifah Gubernur Jatim sempat menyebutkan, ada salah satu pasien di Jatim yang dinyatakan positif COVID-19 setelah pulang dari ibadah umrah di tanah suci Makkah.

Setelah itu, dia tidak pernah lagi menyampaikan riwayat penularan pasien positif dalam konferensi pers di Grahadi. Hanya angka dan daerah asal pasien yang dia publikasikan.

Demikian halnya saat Gubernur menggelar konferensi pers Selasa (24/3/2020) bersama Wakil Gubernur Jatim dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jawa Timur.

Suarasurabaya.net menanyakan tentang riwayat penularan pasien positif COVID-19 di Jatim yang jumlahnya meningkat menjadi 51 orang dalam sepekan sejak Selasa (17/3/2020) lalu.

Apakah riwayat penularan seluruh pasien positif COVID-19 masih saling berkaitan? Apakah penularan itu berasal dari negara terjangkit atau dari daerah terjangkit di dalam negeri?

Lebih spesifik, apakah para pasien yang terjangkit COVID-19 di Jatim terkait acara atau kelompok tertentu di dalam negeri, atau di salah satu daerah di Jatim, yang melibatkan banyak orang?

Informasi semacam ini perlu diketahui publik. Seperti disampaikan Abdul Manan Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam keterangan tertulis Selasa (24/3/2020).

Bahwa pemerintah perlu membuka riwayat perjalanan pasien positif COVID-19, menyediakan peta sebaran, dan mengumumkan pejabat publik yang positif terjangkit COVID-19.

“Transparansi ini penting untuk memberitahu publik agar memahami bahaya virus ini sehingga bisa berhati-hati dan berusaha tidak menjadi korban berikutnya,” kata Manan.

AJI Indonesia meminta agar semua informasi itu disediakan dan didistribusikan secara meluas, mudah diakses publik, termasuk kelompok difabel dan pendamping mereka.

Lantas bagaimana jawaban Khofifah soal pertanyaan yang diajukan suarasurabaya.net? Dia malah menegaskan keberadaan tim tracing yang dimiliki Pemprov Jatim.

“Kan, tadi saya sampaikan, ada tim tracing (pelacakan). Tim tracing ini (melakukan) tracing dari mana? Ya, dari mereka yang positif. Mereka melakukan kontak langsung atau tidak langsung dengan siapa? Itulah yang di-tracing,” kata Khofifah.

Dokter Joni Wahyuadi Direktur Utama RSUD dr Soetomo selaku Ketua Gugus Tugas Kuratif COVID-19 sedikit membuka tabir riwayat penularan pasien. Meski tidak semua.

Dia jelaskan riwayat penularan salah satu pasien positif COVID-19 yang merupakan dokter anastesi di RSUD dr Soetomo, yang kini sudah dinyatakan sembuh.

“Yang sembuh ini kena-nya (tertular) saat ada pasien positif yang masih bisa jalan-jalan (di RSUD dr Soetomo). Ketemu di depan kamar mandi, pas pasien itu batuk dan enggak pakai masker,” katanya.

Dokter Joni juga yang menegaskan, pasien positif COVID-19 dari Surabaya yang dinyatakan meninggal, Selasa petang, tertular pasien positif COVID-19 lainnya. Dia tidak sebutkan yang mana.

Dia bilang, pasien yang meninggal di Surabaya itu sudah berusia lanjut dan punya riwayat penyakit bawaan. Apakah pasien itu juga tertular di rumah sakit atau pernah punya riwayat kontak dalam aktivitas tertentu di Surabaya? Dia tidak ungkapkan.

Transparansi penanganan COVID-19 ini penting dilakukan oleh pemerintah. Apalagi, Joko Widodo Presiden sudah menentukan penanganan tanpa lockdown, seperti Korea Selatan.

Ada pernyataan penting Kang Kyung-wha Menteri Luar Negeri Korea Selatan yang perlu diterapkan di Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan dalam gelar wicara Andrew Marr di BBC pada 15 Maret 2020 lalu.

Andrew menanyakan, apa strategi khusus pemerintah Korsel sehingga terjadi tren penurunan kasus COVID-19 di Korsel? Menlu Kang menegaskan, kuncinya adalah “transparansi.”

Kurang lebih, begini jawaban lengkap Menlu Korsel kepada Andrew Marr.

Prinsip dasarnya keterbukaan, transparansi, dan menjaga publik tetap terinformasi. Cara ini membuahkan hasil sebagai permulaan.

Kami punya sistem perawatan kesehatan yang baik. Kami punya sistem yang sangat terhubung. Kami manfaatkan itu dengan maksimal.

Kami telah menghadapi wabah ini dari awal dengan transparansi penuh dan dengan cara itu kami mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari publik.(den/ipg)