1,1 Juta UMKM Jatim Terima Banpres-PUM

Pemerintah pusat melalui Kementerian Koperasi dan UMKM memberikan bantuan kepada 1,1 juta UMKM di Jatim melalui Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (Banpres-PUM). Bantuan itu adalah upaya pemerintah pusat sebagai langkah pemulihan ekonomi nasional selama masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

Belum semua UMKM di Jatim mendapatkan Banpres-PUM. Sekadar perbandingan, secara keseluruhan, di Jawa Timur terdata sebanyak kurang lebih 9,78 juta UMKM. “Dari jumlah tersebut, Kami berharap ke depan Jatim dapat memperoleh kuota 2 juta UMKM yang memperoleh Banpres-PUM,” kata Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim, Rabu (30/9/2020).

Di Gedung Negara Grahadi Surabaya Khofifah mengatakan, dia akan melaporkan ke presiden bahwa 54 persen PDRB Jatim didukung oleh UMKM. Karena itu, UMKM di Jatim butuh suport lebih dari pemerintah. Dia bilang, dia akan mengajukan permohonan kepada presiden agar ada bantuan tambahan.

“Semoga ada suport sampai 2 juta bantuan presiden Produktif Usaha Mikro,” ujar Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim. Dia sampaikan itu di sela menerima kunjungan kerja Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM di Gedung Negara Grahadi Surabaya.

Dengan tingginya angka itu, Khofifah menyebutnya sebagai modal sosial sekaligus modal ekonomi yang cukup besar untuk menopang perekonomian berbasis kerakyatan di Jawa Timur.

Khofifah menjelaskan, masyarakat Jatim memiliki kreatifitas dan inovasi yang luar biasa. Dengan adanya Banpres-PUM secara tidak langsung membuka pasar bagi UMKM untuk mengembangkan usahanya. “Hal ini menjadi penguatan bagi pergerakan ekonomi di Jatim. Tentu berseiring dalam rangka pengendalian Covid-19,” katanya.

Teten Masduki Menteri Koperasi dan UMKM bilang, Banpres-PUM menjadi upaya pemerintah meringankan beban koperasi UMKM. Selama pandemi Covid-19, pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk memulihkan ekonomi nasional.

Salah satunya, bagi UMKM yang bankable (sudah tersentuh perbankan) pemerintah membuat program restrukturisasi pinjaman, subsidi bunga dan subsidi pajak. Kemudian, bagi UMKM yang unbankable (belum tersentuh perbankan) maka diberikan bantuan oleh Presiden RI melalui Banpres-PUM.

“UMKM yang tidak bankable diberikan bantuan Rp2,4 Juta melalui Banpres-PUM. Untuk satu kabupaten kota ada 20 ribu UMKM yang mendapatkan Banpres-PUM. Untuk Jatim, saat ini sudah di atas rata rata. Mudah mudahan apabila ada tambahan kuota, maka Jatim akan diberi perhatian,” ungkapnya.

Menkop dan UMKM RI berharap, ke depan akan membuat model bersama dengan LPDB, yaitu menjadikan koperasi sebagai mitra pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan yang murah untuk UMKM. Setidaknya di seluruh Indonesia ada 54 juta pelaku usaha Mikro.

“Dengan jumlah sebanyak itu, tidak mungkin UMKM diurus satu persatu. Maka pemerintah membuat intervensi, melalui koperasi,” lanjutnya.

Selain melalui Banpres-PUM, bantuan kepada usaha mikro juga diberikan berupa LPDB KUMKM yang terbagi kedalam dua tahap. Dimulai Tahap I pada Juli lalu, telah tersalurkan dana sebesar Rp86,769 M kepada 12 Koperasi. Sedangkan Tahap II di September ini akan disalurkan kepada 8 Koperasi dengan total Rp. 138 M. Sehingga total Rp225, 45 M akan disalurkan Pemprov Jatim kepada 20 Koperasi.

Khofifah bersama Menteri Teten Masduki juga menyerahkan secara simbolis LPDB KUMKM kepada delapan penerima yaitu, KUD Gondanglegi, KPRI Tut Wuri, KSU Artha Abadi, KUM Lestari Makmur Poncokusumo, KSPPS BMT NU Jawa Timur, KSPPS BMT UGT Sidogiri, Koperasi BMT Permata Jawa Timur, KSPPS Mitra Usaha Ideal. (bid/den)